Nalar.ID

Lika-liku RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Jakarta, Nalar.ID – Kabar gembira. Setelah dua tahun proses negosiasi intensif melibatkan pemerintah, Freeport McMoRan Inc. (FCX), Rio Tinto, dan Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), akhirnya Jumat (21/12), resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Inalum.

Resminya divestasi itu ditandai oleh proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK). Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), izin usaha itu sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang berjalan sejak 1967 dan diperbaharui 1991 dengan masa berlaku sampai 2021.

Dengan terbitnya IUPK itu, PTFI dapat kepastian hukum dan kepastian berusaha. Tentu, dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun sampai 2041. Serta dapat regulasi dan jaminan fiskal.

PTFI juga akan membangun pabrik peleburan atau smelter jangka waktu lima tahun. soal pengalihan saham, Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto. Pembayaran ini untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Nantinya, kepemilikan 51,23 persen itu terdiri atas 41,23 persen untuk Inalum, dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. Saham Pemda Papua dikelola perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum, dan 40 persen oleh BUMD Papua.

Inalum akan memberi pinjaman ke BUMD senilai 819 juta dolar AS dengan jaminan saham 40 persen di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayar dengan dividen PTFI yang diperoleh oleh BUMD itu.

Patuh Konstitusi

Tapi dividen itu tak akan digunakan penuh untuk membayar cicilan. Bakal ada pembayaran tunai yang diterima pemda.

Selain itu, struktur kepemilikan Pemda Papua merupakan struktur lazim dan telah mempertimbangkan semua aspek. Termasuk perpajakan lebih efisien untuk semua pemegang saham dan perlindungan oleh masuknya penyertaan swasta dalam kepemilikan.

Penyerahan IUPK dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial.

Serta Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno. Kemudian Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, CEO FCX Richard Adkerson, dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas.

Tuntasnya proses divestasi membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap patuh konstitusi. Tentu, mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam mandiri tanpa memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi