Nalar.ID

LIPI: Rendahnya Siap Siaga Bencana Indonesia

Jakarta, Nalar.IDLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, tingkat kesiapsiagaan Indonesia menghadapi bencana cenderung rendah. Terutama bagi masyarakat maupun pemerintahnya.

Parameter ini mesti dipahami, mengingat beberapa wilayah di Indonesia berada di Ring of Fire, atau wilayah rawan gempa. Berikut penjelasan peneliti Bidang Ekologi Manusia Deny Hidayati LIPI, di kantor LIPI, Jakarta, Jumat (28/12).

Bagaimana kondisi yang terjadi saat ini?

Tingkat daerah terhadap kepedulian bencana alam masih rendah. Mareka belum memenuhi parameter siap siaga. Memang, pasca bencana besar, seperti tsunami Aceh, gempa di Palu dan Lombok, kepedulian meningkat tapi mudah kembali dilupakan.

Seharusnya bagaimana?
Rasa kepedulian harus ditingkatkan lagi. Betul, bahwa kita ada di daerah rawan bencana, tapi harus siap-siap.

Bagaimana parameter siap siaga?

Ini perlu diperhatikan masyarakat atau pemerintah. Pertama, pengetahuan tentang bencana. Setiap orang harus paham bencana-bencana yang rawan di wilayahnya.

Apa saja?
Mereka perlu memahami; sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi. Informasi mengenai pengetahuan disampaikan secara formal. Mulai dari mengintegrasikan dengan mata pelajaran di sekolah. Bisa juga sosialisasi ke komunitas rutin masyarakat, seperti karang taruna, pengajian, dan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Tantangan?

Masalahnya, waktu sosialisasi ini sempit. Pengikut dan pembicaranya terbatas, enggak merata.

Parameter berikut?

Kedua, peringatan dini akan berbagai bencana. Selama ini, banyak bencana datang secara cepat. Beberapa kejadian seperti gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung, butuh distribusi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ini harus sampai dengan baik ke masyarakat. Masalahnya, seringkali distribusi informasi enggak berjalan baik.

Peran masyarakat?

Ini bisa dikelola di tingkat lokal atau masyarakat. Kalau banjir, kan perlahan. Kalau tsunami, ya dari BMKG. Nah, bagaimana itu bisa sampai ke masyarakat, itu penting. Sebab itu, masyarakat harus melakukan distribusi warning. Misalnya, di desa, punya banyak media, misalnya bedug atau lonceng gereja. Makanya, sistem peringatan dini sangat penting. Agar masyarakat bisa evakuasi diri dan barang berharga lain sebelum bencana tiba.

Kemudian?

Paramater ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Termasuk sandang, pangan, papan. Termasuk fasilitas kritis seperti alat komunikasi dan listrik. Coba ingat, waktu bencana di Palu, semua listrik mati kolaps. Mestinya sudah dihitung, berapa saja kecepatan pemulihan listrik agar kembali normal.

Setiap daerah sebenarnya harus punya daftar kebutuhan kritis. Sehingga masyarakat bisa mandiri ketika bantuan belum bisa tiba. Kalau perlu, pemerintah daerah menyiapkan alat berat dan disimpan di tempat yang aman.

Selanjutnya?

Parameter berikut adalah kebijakan agar mitigasi berjalan sesuai payung hukum yang jelas. Kebijakan berupa pembangunan infrastruktur sampai pendidikan publik. Termasuk memasukkan kurikulum bencana alam ke materi pelajaran.
Mitigasi struktural saja enggak cukup. Perlu adanya mobilisasi sumber daya. Masyarakat enggak hanya mengandalkan pemerintah, BNPD, atau BNPB. Sebab, mobilisasi penting, termasuk di keluarga.

Maksudnya?
Maksudnya, setiap anggota keluarga memahami peran masing-masing saat bencana terjadi. Sehingga bisa saling gotong-royong menyelamatkan diri dan bertahan hidup saat bencana tiba.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ezar Radinka

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi