Nalar.ID

Marak Hubungan Luar Nikah, LDII: Permendikbud Jangan Terkesan Legalkan Zina

Nalar.ID, Jakarta – Ormas-ormas Islam melihat Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim perlu merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Permendikbud 30.

Alasannya, ada pasal-pasal yang memungkinkan hubungan badan di luar nikah dilakukan para mahasiswa.

“Permendikbud 30 jangan terkesan hanya mengatur kekerasan seksual saja, tapi tidak melarang hubungan seksual yang didasari suka sama suka,” ujar Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, kepada Nalar.ID.

Menurutnya, Permendikbud itu harus dicabut dan direvisi karena mereduksi nilai-nilai moral dan cenderung melegalkan seks bebas yang mengadopsi nilai-nilai budaya liberalisme.

Dody mengatakan, bila hubungan seksual di luar nikah tak diatur dalam Permendikbud itu, sama halnya melegalkan zina, asal suka sama suka.

“Hubungan seks di luar nikah di Indonesia makin menjamur. Dimulai sejak remaja dan berpotensi dilakukan pula oleh para mahasiswa,” tukasnya.

Dody menuturkan penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia, terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia. “Mereka menemukan, 33 persen remaja pernah melakukan hubungan intim yang aktivitasnya berupa penetrasi,” imbuh Dody.

Pelakunya, menurutnya menurut Reckitt Benckiser Indonesia, 58 persen berusia 18-20 tahun. “Mereka belum menikah,” imbuh Dody.

“Kami dari DPP LDII menginginkan, Permendikbud itu dicabut dan direvisi. Agar tak terkesan hanya melindungi kekerasan seksual yang bersifat paksaan. Namun, harus mengatur hubungan intim di luar nikah atau kekerasan seksual yang berdalih suka sama suka,” tegasnya.

Dari sisi hubungan seks di luar nikah atau perzinaan, tentu diharamkan oleh berbagai agama. Aktivitas itu juga melanggar norma-norma bangsa Indonesia, dan berimbas besar bagi kehidupan sosial.

“Bisa dibayangkan mereka yang hamil di luar nikah, ibu dan anak menanggung beban psikologis,” ujarnya. Akibat dari hubungan itu, pendidikan mereka bisa terganggu.

Menurutnya, DPP LDII mendukung ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai wilayah, untuk mendorong dicabut dan direvisi Permendikbud 30.

Pasalnya, dunia kampus merupakan cermin pendidikan tinggi nasional. “Di sana bukan sekadar intelektual dan pengetahuan yang dihormati, tapi nilai-nilai moral, etika, bahkan spiritual civitas akademik,” paparnya.

Ia mengingatkan, bila Permendikbud tak dicabut dulu, lalu diperbaiki dan direkonstruksi ulang, maka pemerintah terkesan abai dan masa bodoh dengan aktivitas mahasiswa dalam hal seks di luar nikah.

Meski kampus adalah simbol kebebasan intelektual. “Tapi hubungan di luar nikah yang berimbas pada psikologis dan kesehatan juga harus dilarang,” katanya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi