NalarID – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja akan melibatkan sejumlah lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Agar program ini tepat sasaran, Menaker Ida mengharap kepada seluruh pihak untuk kerja secara kolosal.
“Lembaga pelatihan ini tak hanya dimiliki Kemenaker saja. Tapi dimiliki oleh kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan swasta. Ini kerja kolosal, melibatkan banyak pihak,” kata Menaker Ida, saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, belum lama.
Ia menjelaskan, program kartu in merupakan bantuan pelatihan vokasi. Ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Program ini akan dilaksanakan melalui sistem terintegrasi dan berbasis digital. Sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel.
“Ini kemudahan bagi calon peserta pelatihan kartu prakerja dengan memungkinkan mendaftar secara online maupun offline,” jelasnya.
Pelatihan program ini akan dilakukan melalui tiga metode. Yaitu, metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan e-learning, atau kombinasi keduanya. “Kedepan, pelatihannya di desain tidak hanya in-class, tapi e-learning. Memungkinkan kombinasi keduanya,” terangnya.
Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana bantuan pelatihan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp10 triliun. Dana itu diperuntukan bagi dua juta orang.
Menaker menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun landasakan hukum, membuat Project Management Office (PMO). Serta membuat sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai stakeholder. “Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemenko Bidang Perekonomian,” ujarnya.
Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar