Nalar.ID

Menkeu: Bendahara Negara Ibarat IRT

Nalar.ID, Jakarta – Ada-ada saja keluhan masyarakat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita dirinya dapat teguran dari masyarakat karena sering utang. Namun, ia memastikan, utang pemerintah digunakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

Situasi saat ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit. Prediksinya mencapai 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sebab, akibat pandemi Covid-19, penerimaan negara diproyeksi turun hingga 15 persen. Sedangkan belanja negara naik hingga 33,8 persen dari realisasi tahun 2019.

“Dalam situasi ini bukannya tidak gratis. APBN menghadapi Covid-19 menglami tekanan, penerimaan negara turun hingga 15 persen. Bahkan penerimaan pajak menurun mendekati 20 persen, tapi kita harus tetap belanja bahkan meningkat. Saya utang dan diomelin seluruh masyarakat Indonesia ngutang untuk ini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar, Senin (4/1/2021).

Ia menganalogikan, posisinya sebagai bendahara negara sama seperti ibu rumah tangga. Dalam situasi pandemi tahun lalu, penerimaan menurun, sementara belanja naik seiring dengan kebutuhan.

“Sama dengan anggota di rumah kita yang sakit. Mungkin tabrakan, kena demam berdahak  dan harus masuk rumah sakit. Atau bapaknya kena PHK sekaligus. Maka, si ibu harus memutar pikiran mendanai kebutuhan keluarganya yang setiap hari harus makan dan ada kebutuhan tambahan lain,” ujarnya.

Postur Pembiayaan

Dengan defisit 6,34 persen, maka postur pembiayaan anggaran tahun 2020 mencapai Rp 1.039,2 triliun. Hingga November 2020, realisasi mencapai Rp 1.104,8 triliun, atau sudah melebih 6,3 persen dari outlook akhir 2020.

Ia menegaskan, meski utang 2020 membengkak, pemerintah memastikan upaya fiskal itu bisa menolong masyarakat karena dampak pandemi.

“Bukan senak-enaknya mana yang perlu, mana yang tak perlu diberi tambahan dan diteliti dan efektifitasnya bisa dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

Kedati begitu, ruang fiskal pemerintah dengan memperlebar defisit nyatanya belum dioptimalkan. Sebab, belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 tak mampu terserap 100 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Angka itu setara dengan 83,4 persen dari pagu Rp 695,2 triliun.

Artinya, anggaran program PEN 2020 masih tersisa Rp 115,42 triliun. Secara rinci, realisasi dana PEN 2020 tersebar dalam enam program.

Pertama, anggaran kesehatan Rp 63,51 triliun setara 63,8 persen dari pagu Rp 99,5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan APD, alaksehatan dan sarana kesehatan, serta operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan.

Kedua, program perlindungan sosial sepanjang 2020 terealisasi Rp 220,39

Triliun, atau sama dengan 95,73 persen dari total anggaran Rp 230,31 triliun. Sri Mulyani mengklaim program perlindungan sosial menekan laju kemiskinan ke 8,99 persen dari seharusnya bertambah ke 10,96 persen karena dampak pandemi.

Ketiga, realisasi stimulus sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah Rp 66,59 triliun setara 98,1 persen dari pagu Rp 67,86 triliun. Tujuannya, mendukung pemda, K/L, dan sektoral dalam proses pemulihan ekonomi 2020. Termasuk sebagai bantalan ekonomi bagi daerah yang berorientasi pada sektor pariwisata yang mencapai 101 pemda.

Keempat, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 112,44 triliun, atau sama dengan 96,6 persen dari total anggaran Rp 116,31 triliun. Kata Menkeu, tujuan program ini untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM pada masa pandemi, baik bantuan permodalan melalui perbankan atau langsung.

Kelima, realisasi pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi sudah

merealisasikan seluruh pagu Rp 60,73 triliun. Dana segar ini, utamanya untuk membantu permodalan perusahaan pelat merah yang terdampak pandemi, menyangkut hajat hidup masyarakat, dan perusahaan yang menjalankan proyek stragis nasional.

Keenam, insentif usaha dalam bentuk perpajakan dengan realisasi Rp 56,12 triliun setara 46,53 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Menkeu menyebut insentif pajak diharapkan bisa menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi