Nalar.ID

Menkeu Tambah Sektor Usaha Penerima Insentif Pajak

Nalar.ID, Jakarta – Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Sebelumnya, perpanjangan ini hanya berlaku hingga September 2020.

Informasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.

“Peraturan itu dinilai sudah tidak tepat, jadi perlu dicabut,” tulis pernyataan itu, yang disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Selain memperpanjang masa berlaku, pemerintah memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak. Pada PMK 86/2020, cakupan insentif PPh Pasal 21 DTP dari 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) diperluas menjadi 1.189 KLU.

“Kemudian, cakupan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 431 KLU diperluas menjadi 721 KLU. Cakupan diskon angsuran PPh Pasal 25 diperluas dari 846 KLU menjadi 1.013 KLU dan restitusi PPN dipercepat dari 431 KLU menjadi 716 KLU,” tambahnya.

Penerbitan Beleid

Diterbitkannya beleid baru ini sejalan oleh pernyataan Menkeu yang menyatakan Peraturan Presiden No. 72/2020 berpeluang memperpanjang masa berlaku fasilitas fiskal sampai Desember 2020.

Beleid 16 Juli 2020 menyebutkan, lima jenis insentif pajak yang masa berlakunya diperpanjang hingga akhir tahun ini. Diantaranya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lalu, insentif PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. Beleid itu juga mencabut PMK sebelumnya, yakni PMK No. 44/2020.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi