Nalar.ID

Menteri ATR/Kepala BPN: 3.000 Sertifikat untuk Tekan Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Nalar.ID – Menjelang akhir tahun 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan distribusi sertifikat hak atas tanah hasil Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah di seluruh Indonesia.

Penyerahan sertifikat tak hanya dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan Kementerian ATR/BPN, namun oleh gubernur, bupati/walikota serta stakeholder lain.

Mengingat keberhasilan penyelesaian sertifikat tanah sebagai bagian dari program strategis nasional adalah hasil komitmen kuat dan kerja bersama antara seluruh jajaran Jajaran Kementerian ATR/BPN dengan stakeholder lain.

Sertifikat + Tanah

Setelah beberapa hari lalu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyerahkan sertifikat tanah di Jakarta Barat, Kamis (26/12/2019), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Sebanyak 2.085 bidang dari redistribusi tanah, didalamnya terdapat 1.385 bidang hasil penyelesaian sengketa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan masyarakat Desa Senama Nenek. Serta hasil Program PTSL sebanyak 915 bidang dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Pelelawan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, kepada Nalar.ID, Kamis (26/12/2019).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan, biasanya yang dibagikan hanya sertifikat saja, karena tanah sudah dimiliki masyarakat.

“Kali ini, khususnya di Desa Senama Nenek, kami beri sertifikat sekaligus tanah. Ini salah satu program pemerintah Presiden dalam menekan ketimpangan kepemilikan tanah,” ujar Sofyan

Terlihat warga sangat antusias dengan sertipikat tanah yang dibagikan ini. Terpilih 12 orang yang secara simbolis menerima langsung sertifikat dari Menteri ATR/Kepala BPN, yang didampingi oleh Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

Terdaftar Tahun 2025

Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, mengapresiasi kerja keras yang selama ini dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

“Saya atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi Kementerian ATR/BPN. Saya berharap masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Riau menjadi sejahtera,” kata Syamsuar.

Pada kesempatan serupa, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau M. Syahrir, optimistis seluruh bidang tanah di Provinsi Riau terdaftarkan tahun 2025.

“Kami optimistis untuk merealisasikan tahun 2025, seluruh bidang tanah di Riau sudah terdaftar atau terpetakan. Maka, setiap tahun, target yang harus diselesaikan sebanyak 408.449 bidang tanah per tahun selama enam tahun ke depan,” kata M. Syahrir.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi konflik pertanahan dan sengketa tanah, dengan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga memberi program pemberdayaan. Program ini bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberi bantuan modal usaha, sehingga masyarakat bisa sejahtera dari segi ekonomi.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi