Nalar.ID

Menteri PANRB Ingatkan Hati-hati Penipuan CPNS, Ini Buktinya

Nalar.ID, Jakarta – Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Kami baru dapat laporan pagi ini. Lalu, langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi staf khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya pada siang ini (17/9/2020). Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Andi mengatakan ada empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M. Sobirun, Pujiani Wahyuni, Rara Amiati dan Eni Suheni.

Melalui pesan singkat Whatsapp, oknum itu menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS bahwa seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan pada Senin, 9 Desember 2019 yang bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang dapat jatah CPNS khusus.

Peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal.

Peserta yang dapat nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Bahkan oknum memberikan penjelasan bahwa usulan dari pemerintah daerah seringkali bermasalah dengan nomor register.

Cek Informasi

Selain itu, masih satu rangkaian dari kasus penipuan itu, juga ditemukan bukti bahwa terdapat surat palsu yang seolah-olah ditandatangani Menteri PANRB.

Dalam surat palsu itu, dijelaskan bahwa menindaklanjuti hasil rapat 26-27 Oktober 2019, para menteri telah menyepakati bahwa jadwal pembagian SKB diputuskan Kamis, 31 Oktober 2019.

Dalam surat palsu itu juga tertulis Menteri PANRB menegaskan kepada seluruh peserta dan orang tua peserta bahwa program CPNS itu legal dan bukan penipuan, serta hal itu jadi tanggung jawab Menteri PANRB.

Dijelaskan bahwa seluruh peserta CPNS sudah memiliki NIP dan SK. Maka, diimbau untuk tidak mendaftar formasi CPNS kembali karena pembagian SK tertunda hanya sampai akhir Oktober dan administrasi tidak dapat dikembalikan.

Bagi peserta daerah sudah disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota setempat.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian menjelaskan bahwa saat ini proses seleksi CPNS tahun anggaran 2019 dalam tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).

Ia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji untuk dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terutama dengan meminta sejumlah uang. “Modus itu patut diduga sebagai penipuan,” tukas Andi.

Masyarakat juga diminta selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website www.menpan.go.id dan media sosial resmi Kementerian PANRB.

“Jika ada informasi rekrutmen CPNS, lebih waspada dan konfirmasi ke Kementerian PANRB dahulu,” tambahnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi