Nalar.ID, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengemukakan, memberdayakan perempuan adalah tugas dan kewajiban bersama.
Butuh kolaborasi dan sinergi multipihak demi menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Sebab, kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat untuk perempuan semata, melainkan bagi seluruh sektor pembangunan dan ekonomi.
“Mengisi setengah dari populasi penduduk di dunia, perempuan adalah salah satu penggerak penting pemulihan ekonomi dan stabilitas finansial jangka panjang. Menajamkan potensi perempuan serta mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan harus jadi bagian inti dari strategi pemulihan nasional dan global pasca pandemi Covid-19,” kata Menteri PPPA, dalam sambutan di Business20 (B20) Women in Business Action Council Side Event: Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in Global Economy, secara virtual, belum lama ini, dikutip Nalar.ID.
Menteri PPPA juga mengungkapkan bahwa dewasa kini, perempuan pelaku usaha masih menghadapi berbagai macam rintangan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, seperti kesulitan dalam mengakses keuangan, terpendam dalam pekerjaan domestik yang tiada habisnya, dan minimnya akses terhadap informasi, teknologi, dan literasi digital.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga menciptakan tantangan lebih besar bagi perempuan. Tidak sedikit perempuan semakin jatuh terpuruk dalam kemiskinan, mengalami beban yang lebih besar dari sebelumnya, serta kian rentan menjadi korban kekerasan.
“Kendati berbagai macam tantangan yang di hadapi oleh perempuan, pemberdayaan perempuan secara ekonomi juga akan turut meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga maupun bangsa,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kesetaraan gender di dalam berbagai macam aspek kehidupan, Presiden Joko Widodo memberi mandat kepada Kementerian PPPA untuk menuntaskan isu-isu prioritas melalui lima arahan Presiden terkait ‘peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender.’
Arahan Presiden itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan serta upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan.
Lebih lanjut, strategi serta upaya pemerintah Indonesia dan Kementerian PPPA dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausaan yang berspektif gender. Di antaranya, memberi pelatihan dan pendampingan digitalisasi bisnis, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital bagi pengusaha perempuan dengan dukungan dari sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Serta meluncurkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, penyaluran kredit usaha rakyat dan program pendampingan bagi usaha mikro, mengembangkan program pembinaan khusus yang menyasar pada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha kecil dan mikro atau dikenal dengan program Mekaar. Serta mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk pengarusutamaan hak-hak perempuan dan anak dari akar rumput.
Sementara itu, Chair of B20 Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan strategi prioritas B20 dalam mendukung kesetaraan gender bagi perempuan pelaku bisnis.
Di antaranya mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang kolaboratif, inovatif, dan inklusif dengan fokus pada penguatan ketahanan bisnis yang dipimpin oleh perempuan, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung bagi pengusaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) perempuan.
Serta mengembangkan kemampuan digital bagi pekerja perempuan, menciptakan kesempatan yang adil dalam partisipasi dan kepemimpinan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender di tempat kerja.
Di kesempatan serupa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar kerja.
Hal itu adalah salah satu kontribusi terpenting dalam kesetaraan gender. Meskipun begitu, inklusi keuangan bagi perempuan masih rendah sehingga pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Pemerintah menyadari bahwa perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan terutama dalam inklusi keuangan.
“Kesetaraan finansial bagi perempuan menjadi hal sangat penting. Tak hanya sebagai kesempatan ekonomi untuk perempuan, tapi juga diimplikasikan sebagai upaya pengurangan kemiskinan. Inklusi keuangan bagi perempuan dapat membukakan jalan keluar dari kemiskinan dan juga sebagai pendukung yang sangat penting dalam pembangunan nasional di Indonesia,” tutur Sri Mulyani.
Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar