Nalar.ID

MK Revisi Batas Usia UU Perkawinan, Raden Siti Fitrie Kirana: Hambat Indeks Pembangunan Manusia

Nalar.ID – Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi ini menyoal batas usia perkawinan anak. Pertimbangan MK, perbedaan batas usia perkawinan pria dan perempuan menyulut diskriminasi.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Anwar Usman, pada pembacaan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, ketentuan tentang batas usia perkawinan digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia pria dan perempuan. Pada Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan, diatur batas minimal usia perkawinan pria, yakni 19 tahun. Sementara perempuan: 16 tahun.

MK menilai, beleid itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Pada UU Perlindungan Anak, disebut bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun, masih kategori anak.

Batas Usia

Maka itu, kata hakim anggota MK, I Dewa Gede Palguna, menambahkan bahwa batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih kategori sebagai anak.

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (YPPA) Raden Siti Fitrie Kirana mengapresiasi pengabulan MK soal batas usia perkawinan. Hal ini dianggap sebagai keseriusan negara dalam menghapus perkawinan.

Saat ini, batas usia perkawinan anak perempuan yang tercantum dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak sudah mencapai usia 16 tahun ini bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Pasal 26 bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

“Dalam UU Perlindungan Anak, usia yang masih dianggap kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Putusan MK adalah langkah positif untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia ke depan,” jelasnya.

Dengan putusan tersebut akan memberikan ruang bagi perempuan menempuh pendidikan 12 tahun. Selain itu meningkatkan skill dan akan semakin matang. Baik aspek biologis maupun psikis.

Pendidikan 12 Tahun

Kedepan, YPPA akan mengawal penguatan pendidikan orang tua sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak.

“Tujuannya, agar tidak menikahkan buah hatinya pada usia anak. Selain itu, harus wajib belajar 12 tahun, membangun budaya masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Serta sosialisasi di kalangan agamawan dan anak-anak menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Ade dan yayasannya akan mengawal proses perubahan regulasi ini. Baik di tingkat DPR maupun pemerintah. Disisi lain, meski sebagian gugatan itu dikabulkan, nyatanya masih terdapat kasus pernikahan anak terjadi di wilayah pinggiran kota atau pedesaan. Ade mengakui, mengatasi hal ini tidak mudah dan dilema.

Sebab, sambungnya, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

“Kami (YPPA) juga akan bersinergi dengan KPAI atau organisasi yang concern dengan hal-hal perlindungan dan perkembangan anak. Ini bagian dari upaya agar anak bisa tumbuh dan berkembang baik sehingga menjadi generasi yang bersaing di Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Selain dampak performa indeks kualitas SDM, perkawinan anak, kata Ade, berisiko bagi kesehatan. Seperti menimbulkan komplikasi medis, karena anak harus hamil dan melahirkan.

Risiko Kesehatan

Risiko lainnya, yakni gangguan kehamilan hingga kematian ibu dan bayi, kekurangan gizi, anak kerdil (stunting), serta gangguan kesehatan mental ibu yang masih berusia anak-anak.

“Dari aspek pendidikan, anak akan putus sekolah. Maka itu, untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, setidaknya seseorang harus berusia 18 tahun ke atas untuk menikah. Dengan berpendidikan rendah, anak yang dikawinkan akhirnya harus kerja di sektor informal untuk menghidupi keluarganya,” ucapnya.

Dari kondisi tersebut, kata Ade, akan menyeret beberapa masalah, yakni pekerja anak. Serta kompetensi rendah yang akhirnya berpenghasilan rendah.

“Karena kompetensi dan penghasilan rendah, kesejahteraan keluarganya menjadi tidak terpenuhi. Akhirnya, berujung ke kemiskinan,” paparnya.

Sejauh ini, YPPA, telah berusaha melakukan pendekatan kepada keluarga atau orang tua korban yang ditangani selama ini. Selain itu, sosialisasi dengan beberapa komunitas anak muda atau anak-anak binaan YPPA.

Ia menambahkan, pencegahan perkawinan anak bukan hanya dipahami orang tua si anak, tetapi peran penting Kantor Urusan Agama (KUA).

“Kami mengapresiasi sikap KUA yang menolak (perkawinan anak) sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak. Tapi perspektif perlindungan anak bagi hakim-hakim agama juga sangat penting diperlukan,” jawabnya.

Prioritas Pengasuhan

Menurutnya, harus ada evaluasi terhadap prioritas pola pengasuhan. Selain itu, peran orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik, dimana tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik namun psikologis.

Hal senada turut disampaikan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin di Jakarta, pekan lalu.

Ia menyebut, perkawinan anak tidak sekadar berpengaruh pada capaian SDG’s atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Tetapi juga berpengaruh untuk mewujudkan sasaran Indonesia Layak Anak 2030. Termasuk menghambat wajib belajar 12 tahun, gizi buruk pada anak yang lahir dari anak yang rahimnya masih rentan. Lalu memunculkan pekerja anak dan upah rendah,” tukas Lenny.

Meski begitu, MK tidak dapat menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Sebab, itu menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk UU. Maka itu, MK memberi tenggat waktu.

“DPR diminta mengubah ketentuan itu (batas usia pria dan perempuan dalam UU Perkawinan) paling lama tiga tahun,” tutup Palguna.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi