Nalar.ID

Mulai 2020, Stop Pemborosan Anggaran Pendukung Kegiatan Pemerintah

Nalar.ID – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan bersama seluruh kementerian atau lembaga untuk lebih efisien dalam menyalurkan anggaran belanja negara.

“Tidak boleh lagi terjadi alokasi anggaran pendukung suatu kegiatan lebih besar dari alokasi utamanya,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam diskusi di Jakarta, belum lama ini.

Diketahui, pada Kamis (14/11), lalu Jokowi, didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 senilai Rp1.767 triliun.

Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.

Alokasi Anggaran

Presiden berharap, DIPA ini secepatnya digulirkan. Tujuannya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pemberdayaan SDM. Serta meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses kesehatan, dan peningkatan vokasi tenaga kerja.

Kata Askolani, pada penyerahan DIPA 2020 itu, secara khusus, Jokowi mengingatkan, sering terjadi alokasi anggaran Rp10 miliar justru hanya didukung Rp2 miliar untuk kegiatan utamanya. Sementara alokasi pendukungnya justru mencapai Rp8 miliar yang dihabiskan untuk segala macam rapat dan perjalanan dinas.

“Kami berharap, dengan tidak adanya pemotongan anggaran negara tahun 2020, alokasi anggaran jadi lebih cepat dan tepat sasaran ke masyarakat. Soalnya, kebijakan itu berdampak besar kepada kinerja kementerian dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi