Nalar.ID

OJK: Fintech ‘Binatang Liar’, Harus Diatur

Jakarta, Nalar.ID – Tahun 2030, Indonesia, diprediksi bakal menjadi bagian dari tujuh negara dengan ekonomi terbesar. Negeri ini juga diprediksi jadi salah satu dari tiga negara raksasa digital setelah Tiongkok dan India.

Sebab itu, kehadiran perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) di industri keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator harus bersiap mengatur fintech yang kian menjamur.

“Startup (fintech) dianalogikan seperti sebuah binatang liar di hutan,” kata Deputi Komisioner Institute OJK Sukarela Batunanggar, dalam keterangan kepada sejumlah awak media, belum lama ini.

Berikut penjelasan Sukarela, kepada Nalar.ID:

Aturan Fintech

Sebagai regulator, OJK, ingin memelihara ‘binatang-binatang’ tersebut agar tak menimbulkan kegaduhan. Itu sebab, OJK, ke depan, akan mengatur banyak tentang fintech. Ibaratnya, kata OJK, pihaknya akan membuat ‘kandang’ lalu perilakunya di observasi dan dilatih agar menjadi ‘jinak’.

Verivikasi Keamanan
OJK mengeluarkan peraturan bagi fintech. Pertama, Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Sebelum memulai bisnis startup, OJK verifikasi keamanan bisnis fintech. Keamanan diuji setelah mereka mengajukan permohonan membuka usaha. OJK dan ahli akan melakukan tes.

“Kalau mereka (fintech) masih ada ruang untuk perbaikan proposal, ya inovasi. Jangan sampai risiko ini membunuh pangsa pasar bertelur emas,” katanya.

Periksa Internal

Lalu, proses berlanjut ke tahap pendalaman. OJK akan memelajari perusahaan fintech itu. Termasuk memeriksa model bisnis. Kemudian disepakati pendekatan yang digunakan dalam me-review perusahaan.

Sehat, Kontribusi, dan Inklusi
Intinya, OJK ingin, fintech di Indonesia adalah sehat, berkontribusi, dan inklusi menyasar masyarakat. OJK punya lima prinsip pengaturan fintech. Diantaranya, aturan berbasis prinsip.

Beda Fintech dan Konvensional

Menurut OJK, aturan terhadap lembaga keuangan konvensional sangat beda dengan fintech.
Terhadap perbankan konvensional, prudential prinsipal cenderung pada rule based. Sementara untuk fintech, dibuat hanya prinsip-prinsip saja. Sebab, perkembangan fintech cepat. Bisnis modelnya pun beda dengan bank.

Risiko
Pihaknya menambahkan, di perbankan, risiko untuk bank, yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Ada banyak risiko lain: risiko kredit, likuiditas, pasar, hingga operasional. Sementara, fintech peer to peer platform, hanya disintermediasi dan chanelling.

Market Conduct

Fintech diminta harus mengikuti market conduct. OJK bertanggung jawab memastikan fintech beroperasi baik. Ia menegaskan, tanggung jawab utama kelangsungan bisnis ada di perusahaan fintech itu sendiri. Caranya, kata OJK, dengan edukasi dan transparansi kepada konsumen.

Perlindungan Konsumen
Fintech juga diminta harus bisa menjamin perlindungan konsumen. Ini prinsip dasar. Perusahaan fintech juga diharuskan melakukan inovasi agar berkembang. Termasuk masuk ke regulatory sign box, di mana fintech ‘dipelihara’. Istilahnya, ‘latih untuk menjadi jinak’.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi