Nalar.ID

Pecandu Narkoba Direhabilitasi atau Penjara, Ini Kata Hendarsam Marantoko

Nalar.ID – Penangkapan komedian Nunung, atau Tri Retno Prayudati atas kepemilikan sabu seberat 0,36 gram narkoba di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/7), memantik pertanyaan.

Salah satunya kemungkinan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Termasuk Nunung, yang kini ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu. Terlebih, ia adalah public figure.

Namun, ketika dibandingkan dengan masyarakat biasa hingga berujung pidana penjara, sejumlah artis maupun public figure justru sebaliknya: melalui proses rehabilitasi.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Hendarsam Marantoko, menilai hal tersebut sebenarnya tidak berarti tebang pilih.

“Dalam prakteknya, tidak ada standar yang sama dari penegak hukum dalam menerapkan apakah pengguna narkoba akan di rehabilitasi atau menjalani hukuman pidana. Dalam mindset UU Narkotika bahwa setiap pengguna narkotika adalah korban,” kata Hendarsam, kepada Nalar.ID, Selasa (23/7).

Mekanisme Rehabilitasi

Maka itu, lanjutnya, langkah tepat bagi pengguna narkoba adalah dengan rehabilitasi sehingga dapat pulih kembali dan tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.

Bagaimana mekanisme jika seseorang atau pengguna ingin meminta upaya rehabilitasi? Hendarsam menyebut, hal ini diatur pada Pasal 103 dan 127 Ayat (3) UU Narkotika.

“Hakim, dalam putusan di persidangan akan menetapkan jika pengguna adalah pecandu narkotika, dan memerintahkan agar pecandu untuk direhabilitasi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan dalam proses penyidikan dan penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan (tanpa menunggu putusan hakim) dapat dilakukan assesment untuk kemudian bisa dilakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Proses Assessment

Nantinya, proses assessment ini tidak diketahui secara merata oleh para keluarga, atau tersangka atau terdakwa.

“Karena proses cukup panjang dan tidak semua yang berurusan dengan masalah ini mampu dan dapat menjalani proses assessment. Sehingga seolah-olah seperti ada perlakuan tidak sama atau tebang pilih bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukumnya,” tambahnya.

Sejauh ini, lanjut Hendarsam, peradilan hukum di Indonesia sudah cukup baik dalam menjalankan regulasi. Lembaga peradilan sudah berusaha menjalankan prinsip penegakan hukum sesuai filosofi UU Narkotika.

“Tetapi, tinggal bagaimana perlakuan yang sama di mata hukum dengan mencari formulasi pelayanan tepat agar semua pecandu dapat diberi rehabilitasi dari awal. Yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan (sebelum adanya putusan). Sehingga kesan tebang pilih atau perbedaan perlakuan terhadap para pecandu narkotika itu tidak timbul di masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi