Nalar.ID

Pemerintah Atur Kebijakan Pelaku Usaha, Termasuk Buruh Akibat Covid-19

Nalar.ID, Jakarta – Penyebaran virus Corona (Covid-19) berimbas kepada pekerja dan buruh. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh, dan kelangsungan usaha bagi mereka yang terdampak.

Kebijakan tersebut diantaranya mendorong setiap pimpinan badan usaha untuk segera membuat aturan pencegahan penyebaran Covid-19 dan tetap menjalankan usaha.

Kebijakan ini tertuang di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Surat ditandatangani pada 17 Maret 2020 lalu.

“Kita mencegah penularan penyebaran (Covid-19) tapi usaha tetap jalan,” ucap Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Hak Perlindungan

Dalam Surat Edaran tersebut, pemerintah mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga para pelaku usaha.

Guna mencegah penyebaran Corona, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan usaha. Tapi hal ini secara tidak langsung menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja.

Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi