Nalar.ID

Pemerintah Beri Stimulus, Pengusaha Diminta Tak Asal PHK

Nalar.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengingatkan kembali beragam stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Harpannya, stimulus-stimulus tersebut akan tiba ke para pelaku usaha agar berkomitmen tak melakukan PHK. Ida menyebut jika ini merupakan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak Covid-19.

“Pemberian stimulus untuk pelaku usaha demi mencegah meluasnya PHK. Ada sejumlah paket stimulus ekonomi kepada perusahaan yang punya komitmen tidak melakukan PHK,” kata Ida dalam telekonferensi di Jumat (1/5/2020).

Selain itu, ada pula program keringanan untuk pekerja sektor formal. Mulai dari insentif pajak, rencana relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi pembayaran kredit sampai Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

“Seharusnya bisa meringankan beban pengusaha yang sulit membayar upah karyawannya secara penuh,” tambahnya.

Padat Karya Tunai

Ada pula program keringanan untuk pekerja dan JPS bagi pekerja sektor informal dengan memberikan prioritas pemberian bantuan untuk pekerja yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan.

Kemudian, pelaku usaha yang merumahkan atau terpaksa melakukan PHK kepada pekerjanya, pemerintah sudah siapkan program Kartu Pra Kerja.

Bagaimana skemanya?

Kata Ida, prioritas kartu pra kerja untuk pekerja korban PHK atau yang dirumahkan tanpa dibayar. Lalu, memperbanyak program Padat Karya Tunai dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait demi penyerapan tenaga kerja.

Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan perlindungan untuk pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi