Nalar.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk kartu pra-kerja. Dana itu dirancang untuk pemberian modal kerja dan pelatihan bagi dua juta pemegang kartu pra-kerja.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, rencana ini tengah digodok. Januari tahun 2020 dijadwalkan selesai.
Diharapkan, kata Askolani, dalam waktu dekat kartu pra- kerja sudah dapat dibagikan, sehingga dapat mendorong pengurangan pengangguran.
“Dari dua juta kartu pra-kerja, 500.000 di antaranya akan berbasis kartu. Sisanya, 1,5 juta berbasis digital. Kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lain yang sifatnya satu arah,” ujarnya, dalam diskusi di Jakarta, belum lama ini.
Artinya, lanjutnya, para pemegang kartu harus mengikuti serangkaian pelatihan keterampilan sesuai minat dan bidangnya sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
“Target kita dua juta. Sekitar 1,5 juta akan dilakukan secara online. Yang 500.000 manual seperti melalui BLK (balai latihan kerja),” tukasnya.
Dorong Serapan Tenaga Kerja
Diketahui, kebijakan ini adalah upaya pemerintah mendorong penyerapan tenaga kerja dengan sumber daya manusia yang kompeten. Nantinya, penerima kartu pra- kerja akan diberi berbagai pelatihan keterampilan sesuai tuntutan dunia usaha. Selain pelatihan, mereka juga diberi insentif untuk jangka tiga bulan.
“Kenapa tiga bulan? Kita asumsikan dalam masa itu, mereka sudah dapat pekerjaan,” timpal Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Khairul Anwar di acara yang sama.
Khairul menambahkan, pelatihan untuk pemegang kartu pra-kerja akan berbasis permintaan (demand) dari perusahaan.
“Tempat pelatihan kami pilih yang baik. Tentu yang bisa menjamin kemampuan si tenaga kerja. Kita tak mau asal dapat sertifikat pelatihan. Keterampilan mereka harus benar-benar terbukti,” tegas Khairul.
Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar