Nalar.ID

Pemerintah Segera Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Nalar.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan baik. Mengingat ada lebih dari 68 juta masyarakat mengambil bagian di aktivitas kegiatan teknologi finansial (financial technology) itu.

Perputaran dana atau omset pinjol juga mencapai Rp260 triliun. Meski begitu, banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di ruang pinjol. Maka, Presiden memberi arahan sangat tegas dalam rapat yang membahas hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2021.

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatik) juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Serta meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK,” kata Menteri Kominfo Jhonny G. Plate, usai rapat bersama Presiden, dalam keterangan tertulis diterima Nalar.ID.

Menurut Jhonny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjol. Untuk tahun 2021, pinjol yang ditutup 1.856. Tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta file sharing.

“Kami akan ambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjol ilegal atau pinjol tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” imbuhnya.

Selain itu, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah tegas di lapangan. Di antaranya penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Hal itu karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM.

“Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” tegas Jhonny.

Di samping itu, Kominfo telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo. Forum ini secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital. Termasuk membicarakan terkait pinjol dan penangkalan pinjol tidak terdaftar atau ilegal.

Dalam kesempatan serupa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar resmi di OJK. Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

“Kerja sama ini, di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun. Mau koperasi, payment, peer to peer, semua sama. Maka, pemberantasan segera dan masif ini jadi agenda bersama, terutama OJK, Kapolri, dan Kominfo,” ujar Wimboh.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi