Nalar.ID

Pemerintah Tiadakan UN 2020: Prinsip Keamanan dan Kesehatan

Nalar.ID, Jakarta – Pemerintah memutuskan ujian nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan. Hal ini menyusul pandemi virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keputusan diambil usai pemerintah berdiskusi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa ( 24/3/2020) lalu.

“Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan. Kita telah melakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah sebaran Covid-19,” ucap Presiden.

Keputusan peniadaan UN turut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam keterangan media usai ratas. Alasan utama, kata Nadiem, adalah prinsip keamanan dan kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

“Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita. Tentunya keamanan keluarga mereka, dan kakek-nenek siswa-siswa tersebut,” kata Nadiem.

Nadiem menambahkan, UN bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara untuk ujian sekolah, Nadiem mengatakan, setiap sekolah masih bisa melaksanakannya. Dengan catatan, tidak melalui tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas.

“Ada banyak opsi sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah. Misalnya melalui online, kalau mau. Atau dengan angka dari nilai lima semester terakhir. Itu opsi bisa ditentukan masing-masing sekolah,” tukasnya.

Ujian sekolah itu, kata Nadiem, tak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya.

Sebelumnya, Presiden menjelaskan, ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden meminta agar kebijakan mengenai UN segera diputuskan dengan memegang prinsip tidak merugikan hak para siswa.

“Prinsip yang utama adalah kebijakan ini bisa diambil tapi jangan sampai merugikan hak 8,3 juta siswa yang seharusnya ikut UN yang diadakan,” tambah Jokowi.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi