Nalar.ID – Pemerintah menegaskan bahwa radikalisme adalah ancaman nyata yang berpotensi mengganggu jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Maka itu, pemerintah akan meminimalisir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme sejak dini, yakni saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” kata Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir, dalam diskusi di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurutnya, rekrutmen CPNS melalui seleksi berupa tes kompetensi dasar dan bidang. Dasar tersebut ada tes tertulis. Salah satunya Tes Wawasan Kebangsaan.
“Di situ bisa kita lihat (potensi radikalisme). Sementara di tes kompetensi bidang ada pendalaman dan wawancara. Di situ juga dapat dilakukan pendalaman lagi apakah yang bersangkutan terekspos radikalisme,” jelasnya.
Selain melalui tes, antisipasi masuknya radikalisme di lingkungan pemerintah melalui rekrutmen CPNS adalah persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Belum lagi setelah sudah diterima, akan diberikan pembinaan secara terus menerus terkait loyalitas kepada NKRI dan Pancasila.
“Filter-nya pembinaan seperti itu. Termasuk rekam jejak digital. Kalau yang bersangkutan di media sosial ada indikasi radikal, pasti akan kami cek lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Rifai menyebut, kebanyakan ASN terpapar radikalisme adalah mereka yang pengalaman bekerjanya sebagai PNS belum terlalu lama. Termasuk mereka yang masuk kategori milenial.
“Ini yang terpapar anak-anak muda. ASN model saya yang masuk tahun 80-an yang kemungkinan besar tidak. Ini, kan milenial yang kasihan, yang tahu bagaimana mencari informasi dari dunia digital. Jadi belajar agama tanpa guru, itu berbahaya. Belajar dari Mbah Google, ya repot,” tuturnya.
Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar
Komentar