Nalar.ID

Pengalihan Subsidi BBM, Pemerintah Salurkan Bansos Rp 24,17 Triliun

Nalar.ID, Jakarta – Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bantuan itu merupakan bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp24,17 triliun.

Diakui Menkeu, Presiden Jokowi juga meminta dirinya, bersama Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia, guna menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global.

“Kami diminta untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberi bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Menkeu, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022, dikutip Nalar.ID.

Adapun, pemerintah akan memberi bantuan sosial Rp 150 ribu yang akan dibayar empat kali ke 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Mekanisme penyaluran bantuan itu akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

“Mensos akan membayar dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Nanti, Mensos akan bisa menjelaskan lebih detail itu akan dibayar melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” tutur Menkeu.

Selain itu, Menkeu menyebut Presiden menginstruksikan jajaran untuk menyiapkan bantuan ke 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk bantuan itu.

“Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp 600 ribu. Ini akan diberi ke 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

“Kemudian akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” tutur Menkeu.

Menkeu berharap agar sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan minggu ini sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberi dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ucapnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Febriansyah

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi