Nalar.ID

Pengusaha: Program Kartu Pra Kerja Harus Didasari Kompetensi

Nalar.ID, Jakarta – Hari demi hari, jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 kian bertambah.

Usai pandemi berlalu, pekerja yang kehilangan pekerjaan juga perlu jaminan agar kembali bekerja.

Jaminan itu tak bisa didapat dari kelas-kelas pelatihan dalam jaringan di Program Kartu Prakerja. Sebab, kondisi dunia usaha yang tengah terpuruk membuat hal itu sulit dicapai.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menyarankan, agar pekerja dan pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah.

Kompetensi

“Maka, hasilnya bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha karena pemerintah melibatkan kita (pengusaha). Pemerintah juga harus melibatkan dunia usaha dalam memberi masukan kebutuhan keterampilan pekerja. Harus ada kecocokan antara pekerja dan dunia usaha,” kata Sari Pramono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Sari mengakui walau keterampilan pekerja meningkat melalui program Kartu Pra Kerja, bila kompetensi tersebut tak sesuai kebutuhan pelaku usaha, menurutnya pekerja tidak akan terserap.

Ia menjelaskan, pekerja butuh kepastian agar bisa kembali bekerja pasca pandemi. Peluang itu yang semula diharapkan bisa diperoleh lewat program tersebut.

“Tetapi, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja yang terkena PHK akibat Covid-19 tak bisa memberi peluang penempatan kerja. Program kartu ini

jika mau ada pelatihan harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha,” jelasnya.

Keterlibatan Stakeholder

Ia menilai, tak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kini tengah terpukul. Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja.

“Dengan begitu, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi lebih tepat,” imbuhnya.

Kucuran Rp1 juta untuk penerima program kartu pra kerja yang dialokasikan untuk pelatihan online, katanya harus diisi dengan yang lebih bermanfaat.

“Yang seharusnya program itu bisa memberikan uang tunai kepada korban PHK di tengah situasi darurat Covid-19. Biaya pelatihan Rp1 juta harus bermanfaat, misal langsung dengan sembako atau pelatihannya harus bermanfaat. Calon pekerja juga harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut. Jadi, semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan,” tandasnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi