Nalar.ID

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Nalar.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Salah satunya terkait keterbukaan Informasi Publik tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

“Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari sekitar Rp 2 ribu triliun dana APBN, alokasi untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) mencapai Rp 100 triliun. Jika tidak didukung Keterbukaan Informasi Publik, potensi korupsinya sangat besar. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sekitar 70 persen kasus korupsi berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Bamsoet, usai menerima komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur, di Jakarta, Selasa (4/5/21).

Bamsoet menjelaskan, dalam pelaksanaannya, masih saja ditemui tak semua badan publik mematuhi UU KIP. Sehingga untuk menjamin hak rakyat, UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

“Jika hak publik untuk dapat informasi publik terhambat atau dihalangi badan publik, publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Baik di pusat atau daerah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi. Disini peran penting keberadaan KIP,” jelas Bamsoet.

Selain itu, ia mengapresiasi kinerja KIP Kalimantan Timur yang tahun 2020 berhasil menyelesaikan 78 permohonan sengketa informasi publik. Serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di provinsi Kalimantan Timur.

“Hasil finalisasi penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur menempatkan pemerintah Kota Bontang di Peringkat 1, pemerintah Kota Samarinda di peringkat 2, pemerintah Kota Balikpapan di peringkat 3, dan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di peringkat 4, serta pemerintah Kabupaten Kutai Timur di peringkat 5,” pungkas Bamsoet.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi