Nalar.ID

Polemik Tarif PPN, KSPI: Tak Adil Orang Kaya Diberi Relaksasi Pajak

Nalar.ID, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid 2.

“Ini cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, kepada Nalar.ID.

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%. Tapi, untuk rakyat kecil, sekadar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.

“Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!,” tegas Iqbal.

Ia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh karena harga barang menjadi mahal.

“Kaum buruh terjadi PHK di mana-mana. Kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law. Nilai pesangon lebih kecil dari peraturan sebelumnya. Pembayaran THR masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Iqbal.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2. Diketahui, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 ditolak oleh buruh dengan menggugat ke MK. Gugatan tersebut ditolak MK. Salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

“Tapi, faktanya sampai Kini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tak sesuai dengan harapan. Buktinya, ABPN tetap defisit, pajak tak sesuai target, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif,” kata Iqbal.

Iqbal mengingatkan kembali, setidaknya ada lima alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid 1.

Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang taat. Buruh terlambat membayar pajak, dikenakan denda. Namun pengusaha ‘maling’ pajak justru diampuni.

Kedua, tax amnesty telah menggadaikan hukum dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini sama saja dengan menghukum mereka yang aktif membayar pajak dengan memberikan keringanan melalui pengampunan para maling pajak.

Ketiga, dana dari uang tebusan hasil pengampunan pajak Rp 165 triliun dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016 adalah dana ilegal atau haram karena sumber dana tersebut jelas-jelas melanggar UUD 1945.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang membuka data para pengemplang pajak dari dana di luar negeri atau repatriasi maupun deklarasi, akan dihukum penjara lima tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mana mungkin orang yang mengungkap kebenaran justru dibui.

Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi. Ada kesan yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya. Hal ini berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia hingga hasil kejahatan narkoba.

“Ini melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia,” jelasnya.

Berdasarkan lima alasan KSPI saat menolak tax amnesty jilid 1, Iqbal menegaskan bahwa tax amnesty jilid 2 akan bernasib sama dengan pengampunan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya.

“KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI kembali menggugat ke MK dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,” tukasnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Febriansyah 

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi