Nalar.ID

Potensi Pengembangan Wisata Medis

Nalar.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mulai mengembangkan wisata medis di Indonesia. Selain memberi kemudahan ke warga Indonesia untuk berobat di dalam negeri, sehingga tak perlu lagi berobat ke luar negeri.

Pengembangan wisata medis juga bisa dilakukan menarik minat warga dari negara lain datang ke Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Medical Tourism Index 2020-2021 mencatat, beberapa negara Asia Tenggara masuk peringkat wisata medis unggulan. Antara lain, Singapura (2), Thailand (17), dan Filipina (24). Sedangkan Indonesia belum berhasil masuk 46 besar. Hal ini sangat ironis, mengingat riset Patients Beyond Borders memperlihatkan warga Indonesia gemar berobat ke luar negeri.

“Peningkatan cukup tajam. Dari 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri di 2006, jadi 600 ribu di tahun 2015. Total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia berobat ke luar negeri mencapai USD 11,5 miliar, 80 persen dihabiskan di Malaysia,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis diterima Nalar.ID.

Ia menambahkan, selain karena biaya lebih murah dan pelayanan lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya sangat lengkap.

Padahal dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit, Indonesia bisa jadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat. Indonesia seharusnya bisa jadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat.

Menurut Bamsoet, sebagai tahap awal, pemerintah bisa mengkaji agar pajak terhadap alat kesehatan tiak masuk kategori pajak barang mewah. Khususnya terhadap alat kesehatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Sehingga bisa meringankan beban operasional rumah sakit yang meringankan rakyat jika ingin berobat. Begitu pun terhadap pajak bahan baku obat dan beban pembiayaan lain yang membuat biaya pengobatan mahal. Di Malaysia, pajak untuk beberapa alat kesehatan sudah hampir nol persen, sehingga biaya berobat di sana jauh lebih murah dibanding Indonesia,” jelasmya.

Ia menerangkan, terhadap alat kesehatan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah harus memberi dukungan. Salah satunya memprioritaskan belanja APBN sektor kesehatan dengan membeli alkes produksi dalam negeri.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, sudah ada 358 jenis alkes produksi dalam negeri. Lalu, 79 jenis alkes yang jadi substitusi atau pengganti produk impor.

Laporan Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab), merujuk data Kementerian Keuangan mencatat, dalam APBN 2019, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah mencapai Rp 9 Triliun.

Tahun 2020 meningkat Rp 18 Triliun karena pandemi. Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat kesehatan di Indonesia Rp 50 triliun per tahun. “Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alat kesehatan dari luar negeri,” pungkasnya.

Penulis: Alamsyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi