Nalar.ID

PPPK Akan Angkat 34.959 Guru Honorer, Ali Zamroni: Ini Kado untuk Mereka

Nalar.ID, Jakarta – Banyak kalangan menyambut gembira Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, perpres ini bakal menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019, termasuk 34.959 guru honorer.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni, S.Sos., mengungkapkan, pihaknya menyambut gembira atas terbitnya Perpres 98/2020.

“Sebab, nasib 51 ribu honorer, termasuk 34.959 guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 menjadi jelas. Mereka akan segera dapat nomor induk pegawai (NIP). Mereka juga segera dapat hak keuangan dan tunjangan sama dengan aparatur sipil negara (ASN) dari jalur PNS (pegawai negeri sipil),” kata Ali Zamroni, kepada Nalar.ID, Kamis (1/10/2020) lalu.

Ali menambahkan, PPPK merupakan skema terbaik, ketika begitu banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai PNS. Oleh karena itu, dengan skema tersebut, tenaga honorer yang lolos seleksi sebagai PPPK akan dapat hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

“Seperti yang selama ini terus kami perjuangkan di DPR bersama pemerintah. Mereka hanya dibedakan pada hak pensiun saja. Di mana, PPPK tidak akan menerima tunjangan pensiun seperti para PNS,” tambah Anggota DPR RI dari Dapil Banten 1 ini.

Saat ini, lanjut Ali, skema PPPK merupakan jalan terbaik untuk para honorer yang selama ini tidak jelas. Terutama, kata Ali, terkait kepastian nasib para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun akhirnya terwujud.

“Ini kado untuk para guru honorer di Tanah Air. ujar anggota DPR RI dari dapil Banten 1 ini menambahkan.

Kondisi Seadanya

Sejauh ini, lanjut Ali, ada 438.530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda. Selain itu, 157.210 atau 35,84% diantaranya adalah para guru honorer. Dengan kondisi seadanya, mereka harus mengabdi kepada negara dengan mendidik para siswa di seluruh pelosok Indonesia.

“Banyak guru honorer tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN dari jalur PNS. Salah satunya karena banyak usia mereka sudah melewati syarat maksimal. Maka, PPPK bisa jadi alternatif terbaik untuk memperbaiki nasib guru honorer,” tukasnya.

Ali berharap seleksi PPPK ini akan secara bertahap mengurangi jumlah ratusan ribu tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Namun mendapatkan gaji sekadarnya dari instansi tempat mereka mengabdi.

Lebih jauh Ali mengungkapkan jika pemerintah juga berencana memenuhi banyak kebutuhan tenaga pendidik atau guru melalui skema PPPK.

Berdasarkan pernyataan Menteri Pendayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu, saat ini ada kebutuhan sekitar 700 ribu tenaga guru. Dalam memenuhi kebutuhan itu, pemerintah akan melakukan seleksi melalui skema PPPK.

“Pernyataan ini juga memastikan bahwa tak ada rencana memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di pedesaan dari tenaga administrasi yang dialihfungsikan jadi guru,” lanjutnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi