Nalar.ID

Presiden: Penuhi Kebutuhan Energi Dalam Negeri

Nalar.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan, pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, atau pengolahan sumber daya alam lain untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Menurut Presiden, itu amanat konstitusi. “Ini amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.

Terkait pasokan batu bara, Presiden memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Menurutnya, sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Presiden menegaskan, hal itu mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun.

Kedua, terkait pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Presiden juga meminta produsen LNG, baik itu Pertamina atau perusahaan swasta mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga, soal minyak goreng. Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Diketahui, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil di pasar ekspor sedang tinggi.

“Prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali,” tandasnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Radinka Ezar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi