Nalar.ID

Pro-kontra Perppu Cipta Kerja, MenkumHAM: Mudahkan Dunia Usaha-UMKM

Nalar.ID, Jakarta – Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sayangnya, penerbitan Perppu itu menuai kontra dari beberapa pihak. Termasuk kalangan akademisi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly angkat bicara. Menurutnya, kritikan terhadap Perppu itu merupakan hal wajar dan normal.

“Biasalah, (kritik itu) normal. Terpenting, untuk kami, sudah sosialisasi Perppu itu ke masyarakat. Termasuk menjaring aspirasi ke stakeholder yang ada. Utamanya, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Yasonna di kantornya, KemenkumHAM, Kuningan, Jakarta, belum lama ini.

Kata Yasonna, niat pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sebetulnya baik. “Salah satunya, memudahkan dunia usaha. Termasuk berpihak kepada pelaku UMKM,” tambahnya.

Memang, lanjutnya, kebijakan itu tak dapat memuaskan 100 persen masyarakat Indonesia.

“Ada perspektif beda-beda. Tapi, kami berupaya agar masukan-masukan itu kami akomodasi,” jawabnya.

Sebelumnya, kebijakan Jokowi ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Sebab, dinilai menggugurkan putusan MK yang sebelumnya menyebut UU itu inkonstitusional.

Jokowi mengungkap bahwa Perppu Cipta Kerja harus dikeluarkan karena terkait kondisi perekonomian global yang bakal berdampak ke Indonesia.

“Karena ini untuk memberi kepastian hukum. Kekosongan hukum di persepsi investor, baik dalam atau luar (negeri),” ucap Jokowi, pada jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2022 lalu.

Penulis: Alamsyah | Editor: Febriansyah

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi