Nalar.ID, Jakarta – Sebanyak 80 mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta mulai dibuka pada Senin, 15 Juni 2020 lalu di tengah pandemi Covid-19. Pengunjung diwajibkan menaati protokol kesehatan. Mulai dari mengukur suhu, wajib memakai masker hingga mencuci tangan.
Bahkan beberapa pengelola mal menerapkan rapid test bagi seluruh pegawainya sebelum mal dibuka. Termasuk menyiapkan alat hitung di tiap pintu masuk untuk memastikan mal tak penuh dan para pengunjung menjaga jarak. Ketentuan ini seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Ketua Umum Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (YPPA), Ade Fitrie Kirana cukup memahami alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melonggarkan tempat perkantoran, perbelanjaan atau mal.
“Ini untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi ekonomi. Karena saya pun pelaku bisnis dan roda ekonomi harus terus bergulir,” ujar pemilik usaha AFK Beauty Skincare dan AFK Cookies.
Seberapa efektif pelonggaran PSBB tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat? Berikut petikan wawancara, kepada Ceppy F. Bachtiar, dihubungi Senin (15/6/2020).
Pembukaan mal dan pusat belanja di tengah PSBB transisi mampu menggerakkan ekonomi. Namun, di sisi lain khawatir memicu klaster baru. Tepatkan langkah pemerintah soal ini?
Negara sudah menyadari bahwa kondisi perekonomian rakyat terancam segala lini akibat imbas pandemi. Apalagi kondisi negara yang belum maksimal memfasilitasi. Tidak bisa dibilang sudah tepat atau belum.
Maksudnya?
Saya memahami alasan pemprov melonggarkan tempat perkantoran, perbelanjaan atau mal untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi ekonomi. Karena saya pun pelaku bisnis, dan roda ekonomi harus terus bergulir.
Ini pun bukan hanya untuk saya dan keluarga, namun menyangkut orang banyak. Baik para pekerja saya dan di luar sana. Saya apresiasi segala kinerja Gubernur Anies Baswedan beserta seluruh pejabat dan jajarannya.
Seberapa efektif kebijakan ini?
Salah satu way-out sementara ini, yaitu dengan mengikuti langkah dan peraturan pemerintah. Tapi, saya meminta harus ada evaluasi ketat setiap hari. Jika semakin buruk, harus dicabut keputusan itu.
Pada prinsipnya, semua pihak harus monitor harian. Evaluasi diketatkan setiap hari. Jika angka meninggal atau positif kian banyak dan tidak menurun, ya kebijakan operasional mal atau pariwisata harus segera dicabut.
Bagaimana dengan masyarakat sebagai terdampak?
Tambahan kasus Covid-19, hingga Senin (15/6/2020) sudah mencapai lebih dari 1.004 orang di Indonesia. Saya meminta para pimpinan daerah memikirkan agar ekonomi jangan ambruk, tapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan. Intinya harus hati hati.
Pada prinsipnya, enggak boleh malu kalau mencabut new normal atau pelonggaran itu. Negara lain cabut, juga enggak masalah. Intinya, ekonomi enggak boleh ambruk, tapi rakyat enggak boleh dikorbankan.
Pembukaan mal dan perbelanjaan, dinilai memicu risiko penularan atau klaster baru. Tips untuk masyarakat, terutama orang tua dan anak, agar menjaga protokol kesehatan di tempat umum?
Seluruh pengusaha atau pemilik wajib menertibkan dan memperketat. Serta melaksanakan sesuai anjuran pemerintah dengan very detail dan hati hati, tidak dianggap enteng.
Sejauh mana langkah pemerintah menangani sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat pandemi?
Jujur, masih simpang siur kebenaran angka yang tersebar itu, apakah real. Semoga saja Allah SWT melindungi kita semua dan segera berlalu pandemi ini. Saya terus memantau pemberitaan melalui media elektronik, media sosial dan kondisi sekitar. Paling tidak begitu.
Komentar