Nalar.ID

Rekam Jejak Bupati Pertama OTT KPK di 2019

Jakarta, Nalar.ID – Upaya tindakan masif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah 2018 lalu tak membuat jera tindakan korupsi. Terbukti, awal 2019, lembaga antirasuah kembali mencokok satu kepala daerah di Provinsi Lampung.

Bupati Mesuji Khamami tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

Dalam keterangan resmi, Kamis (24/1) dini hari, di Gedung KPK, Jakarta, juru bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK. OTT berlangsung sehari sebelumnya di tiga lokasi di Lampung.

Delapan orang diamankan di tiga lokasi berbeda. “Pegawai swasta, kepala daerah, sampai PNS (pegawai negeri sipil),” kata Febri. Sehari setelahnya, yang diamankan bertambah 11 orang.

Salah satu yang mencolok dan menjadi sorotan baru-baru ini adalah Bupati Mesuji, Khamami (51). Sebelumnya, ia anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2004 – 2014. Tak sedikit masyarakat penasaran orang ini. Bagaimana rekam jejak dan nilai kekayaan Khamami?

Informasi dihimpun Nalar.ID dari berbagai sumber. Berikut faktanya:

Khamami dan Wakilnya Dilantik di Bui
Dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, sebelum menjadi bupati, Khamami, pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Lampung dua periode, 2004 – 2014. Pada 2012, ia berhasil menang pilkada dan dilantik menjadi bupati.

Menariknya, pada pelantikan itu, ia dilantik bersama wakilnya, Ismail Ishak, di Rumah Tahanan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Mengapa? Sebab Ismail pernah berkasus dan ditahan usai terlibat suap dana penyertaan modal BUMD Tulang Bawang.

Pelantikan Kontroversial
Pelantikan pasangan itu sempat menuai penolakan dari DPRD setempat. Pasalnya, status tahanan wakil Khamami. Tapi, Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung, saat itu, tetap melantik mereka di rutan.  Kata Sjachroedin, pelantikan itu tak lazim.

“Seharusnya dilakukan depan sidang paripurna DPRD. Diskresi ini harus dilakukan untuk kepentingan umum,” kata Sjachroedin, 2012, kala itu.

Penolakan Kemendagri soal Status Wakil
Meskipun telah menjadi narapidana, Khamami pernah ingin agar wakilnya tetap dibolehkan menjabat wakil bupati. Padahal, status saat itu adalah napi kasus suap. Sayangnya permintaan itu ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebab, Mendagri telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian Ismail.

Menurut Mendagri, Ismail di vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tak diberhentikan, Mendagri dianggap salah dan melanggar aturan. Ironisnya, Ismail, meninggal 2016 setelah menyelesaikan masa hukuman satu tahun di penjara.

Kekayaan Rp22,4 Miliar
Sesuai laporan ke KPK tahun 2016, kekayaan total Khamami menembus Rp22,4 miliar. Tahun 2011, kekayaannya mencapai Rp14,1 miliar. Ia punya harta tanah dan bangunan. Ada 41 tanah tersebar di sejumlah area Lampung. Diantaranya Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Dari perolehan harta tanah itu, ia memiliki harta Rp10,3 miliar.

Lalu 19 kendaraan roda dua dan empat, 17 diantaranya mobil Mitsubishi Pajero (2009) seharga Rp355 juta. Berikutnya Toyota Fortuner (2010) senilai Rp380 juta. Selain itu, ada 36 jenis usaha perkebunan dan sarang burung walet.

Kader Partai Nasdem
Khamami adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Posisinya adalah Dewan Pertimbangan Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Mesuji. DPW Partai Nasdem telah berkomunikasi dengan Khamami saat OTT ini. Kata mereka, Khamami siap mundur dari partai.

Kepala Daerah Ke-39 Ditangkap KPK Melalui OTT
Khamami menjadi kepala daerah pertama yang diproses KPK di 2019. Termasuk kepala daerah ke-39 yang diproses KPK melalui OTT sejak 2012.

Diketahui, sepanjang 2018, KPK berhasil menangkap 21 kepala daerah melalui upaya penindakan. Akankah angka itu melampaui tahun ini? Lihat saja nanti.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi