Nalar.ID

Representasi Perempuan di Politik Didorong Beragam Kebijakan

Nalar.ID – Peringatan Hari Kartini baru saja berlalu 22 April lalu. Saban tahun, momentum ini selalu diperingati banyak orang. Tak jarang terjebak seremonial. Sejumlah perubahan positif telah dilalui kaum perempuan di Indonesia saat ini. Salah satunya dirasakan oleh penggagas dan Ketua Bogor Political Club (BPC) 2019 ini.

“Perubahannya, lebih kuat, peduli, dan berpartisipasi dalam politik. Dan lebih berani menyampaikan aspirasi,” kata Devia Sherly, kepada Nalar.ID, Selasa (14/5).

Sementara, perjuangan yang belum tercapai oleh kaum perempuan tahun 2019 adalah memperkuat partisipasi perempuan dalam politik. Tujuannya, agar bisa menyampaikan aspirasi dan kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan.

“Dalam emansipasi, kita harus melangkah atau memberi peluang untuk menjadikan perempuan lebih maju, mandiri, dan memiliki semangat juang. Karena saat waktu dimana kamu diragukan, pada waktu itulah kamu harus membuktikan,” tambahnya.

Dalam dunia politik, keterwakilan perempuan menjadi pemimpin politik telah menyentuh angka keterwakilan cukup baik. Indonesia sendiri telah menetapkan batas keterwakilan kuota untuk perempuan, yakni 30 persen. Pembina Yayasan Difable Action ini menjelaskan, kehadiran representasi perempuan diranah politik sudah didorong melalui berbagai kebijakan.

“Keterwakilan perempuan di politik sudah ada peningkatan. Walau masih dianggap rendah, karena pria masih mendominasi dalam berbagai bidang atau lembaga,” tukas kelahiran Surabaya, 23 Juli 1967 ini.

Pembagian Gender

Faktor lainnya, sambung Devi, yaitu pengaruh kuatnya peran dan pembagian gender antara pria dan perempuan. Menurutnya, ini bisa membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.

Kemudian, beragam kendala akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, seperti pemilu dan kepartaian. Namun, bagi sebagian orang, kinerja perempuan masih dianggap miring atau sebelah mata dalam menduduki posisi atau jabatan tinggi penting.

Direktur Utama De Capitol Comunication ini meyakini, ketika pandangan tersebut masih dianggap miring atau rendah, mungkin saat ini sudah tidak relevan lagi.

“Sebab, ada peningkatan untuk perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan besar bahkan di pemerintahan. Walau masih sebagian menganggap, perempuan masih tidak bisa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan seperti di keluarga, masyarakat dan tingkat negara,” ungkapnya penerima penghargaan dari Indonesia Achievement sebagai Best Inspiring & Creavity Women Award Winner 2018 ini.

Ia berharap, presiden RI terpilih nanti  dapat memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Serta lebih terpacu untuk membela hak perempuan. Baik dalam kesempatan kerja atau karir, hak maternal dan memberi wadah untuk mengedukasi pekerja perempuan mengenai hak-haknya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi