Nalar.ID

Rhenald Kasali: Tekfin Akan Bikin Pegadaian Lenyap

Jakarta, Nalar.ID – Disrupsi digitalisasi akan menggeser sejumlah industri. Diantaranya, bisnis pegadaian. Bisnis ini bakal dikalahkan teknologi finansial (tekfin) atau fintech (financial technology) layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menyampaikan hal tersebut pada diskusi bertema industri 4.0 di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/12) lalu.

Menurutnya, kehadiran tekfin bakal berpotensi menghilangkan bisnis pegadaian. “Bayangkan, kalau pinjam uang ke fintech, enggak pakai jaminan. Proses 5 menit dan uang langsung masuk ke rekening Anda,” ucap Rhenald.

Ia membandingkan bisnis layanan tekfin dengan pegadaian. Metode pegadaian, diakuinya masih memberikan uang melalui metode konvensional. Sementara, tekfin memberikan pinjaman cepat dengan melacak jejak rekam si peminjam untuk menaksir daya bayar peminjam.

Fintech memakai pemeriksaan digital footprint. Kalau pegadaian masih mengandalkan barang gadai,” sambungnya.

Ironisnya, kata Rheinald, era digital ini akan membuat bank turut beralih menjadi tekfin. Jika gejala ini terus terjadi, beberapa bank juga akan berubah menjadi tekfin.

Tekfin dan Masalah
Meski begitu, tekfin tak lepas dari beberapa masalah. Belum lama ini, sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir 738 sistem informasi milik startup teknologi finansial atau tekfin.

Sistem informasi itu terdiri atas 211 situs dan 527 aplikasi tekfin ilegal atau abal-abal di Google Play Store. Hal ini dilakukan setelah OJK mengajukan permohonan pemblokiran.

Tak hanya ilegal, sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, juga menerima ratusan aduan masyarakat. Adapun, aduan itu terkait penagihan perusahaan tekfin yang diduga dilakukan secara kasar.

“Sepuluh pengaduan yang kami terima di tahap awal sekitar 283 orang. Ada yang mengadu perorangan. Rata-rata (pengaduan) dilakukan secara berkelompok. Dari 10 aduan, ada yang telah terdaftar (OKK) dan belum terdaftar. Tapi sama-sama melakukan pelanggaran,” jelasnya,” kata Jeannya Silvia Sari Sirait, Pengacara Publik LBH Jakarta, di Jakarta, Selasa (18/12).

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi