Nalar.ID

Sanksi Cover Lagu Tanpa Izin? Ini Penjelasan Lawyer Hendarsam Marantoko

Nalar.ID, Jakarta – Belakangan, penyanyi Tri Suaka dan Zinidin Zidan tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, ia menirukan gaya bernyanyi Andika Mahesa, vokalis Kangen Band.

Musisi asal Yogyakarta yang banyak meng-cover lagu musisi lain ini lantas menjadi perbincangan hangat di media massa dan media sosial. Tak hanya karena menirukan gaya bernyanyi Andika, tapi mereka juga sering meng-cover lagu orang tanpa izin.

Lantas, apakah membawakan ulang lagu orang (cover) tanpa izin dapat dikenakan sanksi? Guna menjawab polemik tersebut, Hendarsam Marantoko dari Hendarsam Marantoko & PartnersLawFirm (HMP LawFirm) memberikan sejumlah pendapat dan analisa hukum serta disertai aturan yuridis.

Berikut penjelasan lengkap kepada Ceppy F. Bachtiar dari Nalar.ID, Sabtu (7/5/2022):

Secara yuridis, bagaimana sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta dan royalti yang meng-cover lagu tanpa izin?

Pertama, secara yuridis, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Gugatan ganti rugi ditujukan kepada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta dan pengalihan hak ekonomi.

Apa saja gugatan ganti ruginya?

Ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar. Atau penetapan sementara kepada pengadilan niaga untuk untuk penyitaan dan penghentian kegiatan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar.

Berikutnya?

Kedua, sedangkan untuk sanksi pidana, pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan, dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana seperti plagiat, pembajakan, penggandaan dan bentuk kecurangan lain atas ciptaannya.

Soal royalti?

Ketiga, untuk masalah royalti cover lagu, berdasarkan Peraturan Presiden No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Sepanjang pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk membayar royalti guna mendapatkan lisensi dari LMKN. Kemudian, si penerima lisensi itu harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Mengenai ketentuan royalti, hanya dilakukan antara pengguna (user) dan pemegang hak cipta melalui LMKN.

Tuntutan pidana untuk pelaku tindak pidana cover lagu tanpa izin?

Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, untuk kasus cover lagu tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf d dan f UU Hak Cipta. Pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun, atau denda sebesar Rp 500 juta.

Hendarsam Marantoko. NALAR/Dok.pribadi

Lalu?

Tetapi, sebelum dilakukan tuntutan pidana, biasanya pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait, menegur atau mensomasi pihak yang melakukan pelanggaran dahulu.  Setelah itu berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa.

Jika mediasi tidak berhasil, maka pencipta atau pemegang hak cipta atau LMKN, berwenang melaporkan pihak (user) tersebut kepada penyidik pejabat kepolisian, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Atau PPNS di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial.

Tips bagi pelaku bisnis industri musik untuk menjaga hak cipta dan menghindari aksi tindakan seseorang yang meng-cover lagu tanpa izin?

Pertama, melakukan pencatatan di Dirjen Kekayaan Intelektual.Meskipun pendaftaran ciptaan bukan syarat perlindungan, tetapi pencatatanhak cipta di Dirjen Kekayaan Intelektual dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.

Kedua, bergabung dengan Lembaga Menajemen Kolektif Nasional (LMKN).Pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, dapat bergabung dengan LMKN untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Dengan memberikan kuasa kepada LMKN, maka LMKN akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan.

Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, LMKN dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran televisi, radio, dan sebagainya) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.

Ketiga, kebijakan Notice and Takedown pada platform-commerce.Pada umumnya, platform e-commerce hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual dengan memberikan cara-cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice and take down.Seperti BukaLapak dan Tokopedia, contoh dari e-commerce yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notice and take down ketika pelanggaran terjadi.

Keempat, kebijakan Content ID pada platform media sosial.Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karya-karyanya. YouTube, misalnya memberikan sarana pelindungan hak cipta dalam bentuk Content ID.

Agar suatu karya dapat dilindungi melalui Content ID, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait. Maupun kuasanya harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif.

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi