Nalar.ID

Segerakan Pembelajaran Tatap Muka di Daerah PPKM Level 1-3

Nalar.ID, Jakarta – Saat ini pemerintah telah menetapkan daerah Jawa-Bali masuk daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3. Kebijakan tersebut menurut Ali Zamroni, anggota DPR RI Komisi X Banten 1, harus berdampak pada pemulihan di sektor Pendidikan.

Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Hal ini terkait panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 syarat dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diutamakan pada daerah yang sudah berada pada level 1-3.

“Tidak ada alasan untuk menunda PTM bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor Pendidikan kita tidak menurun,” kata Ali.

Ali Zamroni menegaskan, dampak pembelajaran online yang semakin panjang akan memberi dampak buruk bagi dunia Pendidikan. “Saya khawatir learning loss/ketertinggalan semakin banyak dialami para siswa”. Ujarnya

Untuk mempercepat PTM di daerah PPKM level 1-3, kata Ali, ada syarat wajib yang harus dilakukan. “Di antaranya guru dan tenaga pendidikan yang sudah melaksankan vaksinasi secara lengkap,” ujarnya.

Menurutnya tidak ada alasan lagi bagi daerah PPKM Level 1-3 yang masih melaksanakan pembelajaran online. Pemerintah juga harus segera melangsungkan giat vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik yang belum divaksin.

Blankspot

Selanjutnya, anggota Fraksi Gerindra ini menegaskan, untuk daerah yang mengalamai susah sinyal/blankspot juga harus segera mengadakan PTM dengan catatan menerapkan protokol kesehatan.

“Untuk daerah blankspot harus segera melaksanakan PTM tanpa ada alasan apapun apalagi bagi daerah-daerah PPKM level 1-3,” lanjutnya.

“PTM ini dilaksanakan karena kita harus mengejar situasi ketertinggalan Pendidikan pada kurikulum akademik. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama,” tegasnya.

Ali juga mendukung Kemendikbudristek agar sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat di masa PTM ini.

“Kurikulum ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan para siswa dengan penyederhanaan capaian pembelajaran. Terpenting, untuk mengejar ketertinggalan ini adalah kebebasan dalam pelaksanaan kurikulum bagi para guru,” kata Ali.

Terakhir, Ali meminta pemerintah, yakni Kemenikbudristek untuk segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota agar segera menyosialisasikan realisasi PTM.

“Pemerintah daerah harus segera melakukan sosialisasi agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan ketat,” tutupnya.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi