Nalar.ID

Senator Sylviana Murni Serahkan Santunan Rp7,5 Milliar dari BPJamsostek ke Ahli Waris

Nalar.ID, JAKARTA – Belum lama ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Jakarta Salemba, menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan Rp7.509.908.130 kepada perwakilan ahli waris dari almarhum Wayah Suryo Wiroto.

Ia adalah pimpinan di perusahaan Endiavor Indonesia. Juga tercatat sebagai peserta di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba. Ia meninggal saat di kantor karena kecelakaan kerja, pada Maret 2023 lalu.

Penyerahan santunan, secara simbolis diserahkan oleh  Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Denny Yusyulian, ke perwakilan ahli waris di Ruang GBHN Gedung DPD/DPR/MPR RI, Jakarta, melalui dialog interaktif dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (23/6/2023) lalu.

Penyerahan santunan juga disaksikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono, dan perwakilan ahli waris.

“Dengan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, dapat bermanfaat bagi keluarga. Secara khusus bisa membantu kehidupan ekonomi dan pendidikan anak almarhum yang masih sekolah. Walau bantuan ini tak dapat menggantikan keberadaan almarhum,” ucap Denny, dalam keterangan diterima Nalar.ID

Santunan yang diberikan, lanjut Denny, merupakan bukti hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Juga memberikan kepastian jaminan sosial ke seluruh pekerja Indonesia. Pekerja penerima atau bukan penerima upah. Termasuk, di dalamnya pegawai non ASN atau PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono menjelaskan almarhum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dengan ikut empat program perlindungan.

Sehingga manfaat yang diberikan ke ahli waris adalah, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Beasiswa untuk satu orang anak.

Jumlah total manfaat santunan Rp7.509.908.130, dengan rincian; JKK Rp7.074.736.000, JHT  Rp391.339.130, JP (Per Tahun) Rp7.833.000, Bea Siswa 1 orang anak (Maks)  Rp36.000.000.

Manfaat Perlindungan

Sylviana Murni mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah atau negara hadir melindungi warganya. Kalau warga bekerja, dia akan dapat perlindungan dari pemerintah atau negara melalui BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sylviana. 

Menurut Sylviana, persoalan mendasar adalah masih banyak masyarakat belum memahami utuh program, manfaat, dan kemudahan apa yang didapat jika ikut BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan masyarakat banyak yang belum tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan itu beda dengan BPJS Kesehatan. 

“Sebagai senator, saya coba memfasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta. Saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menyosialisasikan ke masyarakat pekerja. Terkait kemudahan dan besarnya manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga, kedepan seluruh masyarakat pekerja, formal, informal dan pekerja rentan, khususnya di DKI Jakarta, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. Agar mereka dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” sebutnya.

Kemudahannya pun banyak. Diantaranya proses pendaftaran cepat dan mudah. Iuran murah hanya Rp16.800 per bulan per orang peserta akan dapat manfaat yang cukup besar

Sylviana menambahkan, sebagai senator apil DKI, ia berkewajiban memfasilitasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI karena salah satu tanggung jawabnya. ”Bayangkan, hanya membayar Rp16.800, bisa men-cover pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas biaya,” jelasnya.

Bahkan Sylviana murni heran melihat langsung manfaat tunai untuk ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp7,5 miliar. Manfaat itu baru diserahkan secara simbolis kepada ahli waris penerima.

Sylviana juga mendorong agar di dapilnya terjadi percepatan pencapaian universal coverage alias seluruh tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. ”Apalagi, kita akan mengalami bonus demografi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab tercapainya universal coverage,” ungkapnya.

Tak hanya pemprov saja. Diakui Sylviana, anggota DPRD DKI juga harus turun tangan demi tercapai universal coverage di DKI. Maka, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyasar ke anggota DPRD DKI. 

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi