Nalar.ID

SETARA Institute: Pencegahan-Penanganan Intoleransi Harus Diperkuat

Nalar.ID, Jakarta – Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dan jajarannya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, belum lama ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, nyata adanya.

Dalam keterangan kepada Nalar.ID, Senin (13/6/2022), Ketua SETARA Institute, Hendardi mengungkapkan, kelompok-kelomppok semacam ini akan terus tumbuh seiring kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila.

“Serta kehidupan berbangsa dan bernegara, juga kinerja penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme,” kata Hendardi.

Ia menyebutan jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara.

Khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi setiap bangsa. Demikian pula, lanjutnya, jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme.

“Langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat dibandingkan menggunakan UU Terorisme. Sebab, kelompok KM ini tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda,” jelasnya.

Oleh karena itu, penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat. Pasalnya, pimpinan dan pengurus secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud.

“Apa yang dilakukan oleh Polri adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok-kelompok tertentu menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme. Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme,” ungkapnya.

Walaupun demikian, kata Hendardi, penanganan non-hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan, harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan aparat hukum.

“Utamanya, pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat,” tegas Hendardi.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi