Nalar.ID

Siap Kerja di Industri, Dua Kementerian Ini Latih Penyandang Disabilitas

Jakarta, Nalar.ID – Kementerian Sosial dan Kementerin Perindustrian, berkolaborasi meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas. Tujuannya agar siap bekerja di sektor industri.

Usulan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, belum lama. Tujuannya, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Komitmen ini tertuang melalui nota kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Kamis, 27 Desember lalu.

MoU ditandatangani oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Target 72.000 Orang

Menperin Airlangga menuturkan, periode 2019, pihaknya menargetkan 72.000 orang ikut program pendidikan dan pelatihan (diklat) 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). “Ini bisa menjadi peluang bermanfaat bagi saudara-saudara kita (penyandang disabilitas) agar lebih kompetitif,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut segera berjalan Januari 2019. Nantinya, industri akan menyerap dan bisa cepat menerima. Program ini berlangsung sekitar tiga minggu.

“Selain mengurangi jumlah pengangguran, kolaborasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi didorong jadi inklusif dan ramah dengan penyandang disabilitas. Kami memacu mereka menjadi wirausaha industri baru,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Mensos Agus, ikut menyampaikan, sinergi ini adalah wujud nyata hadirnya negara bagi penyandang disabilitas. Ini tercantum dalam Nawa Cita.

Pihaknya berkomitmen, pemerintah terus berupaya memfasilitasi berbagai program perluasan kesempatan kerja pada penyandang disabilitas. “Mulai dari pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, sampai penempatan tenaga kerja,” ujarnya.

Kesempatan 1 Persen

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Payung hukum itu mengakui; melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan sedikitnya satu persen penyandang itu dari jumlah seluruh karyawannya,” kata Agus.

Pada kesempatan serupa, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril menyambut baik kerja sama kedua kementerian ini. “Program ini diharapkan jadi contoh untuk kementerian lain. Seperti BUMN dan Ketengakerjaan untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas,” sambungnya.

Ruang lingkup MoU ini mencakup pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan diklat. Serta penempatan kerja di perusahaan industri, sampai pengembangan kerja sama kelembagaan lain sesuai tugas masing-masing pihak.

12 Industri Siap Tampung

Berdasarkan isi MoU, tugas Kemenperin, yakni menentukan jenis diklat bagi penyandang, melaksanakan diklat, sertifikasi kompetensi, dan memfasilitasi penempatan kerja di perusahaan industri. Sementara, tanggung jawab Kemensos, yaitu menyediakan data potensi penyandang disabilitas, rekrutmen peserta diklat, memfasilitasi sarana, dan operasionalisasi pelaksanaan diklat.

Jangka waktu MoU ini berlaku dua tahun sejak ditandatangani. Nantinya, pelaksanaan akan dipantau dan di evaluasi setahun sekali.

Untuk implementasi tahap pertama, penyandang ini akan menjadi peserta program diklat 3in1. Mereka akan disiapkan untuk bekerja di industri garmen dan alas kaki. Ada tujuh industri alas kaki bakal menampung mereka. Sementara, untuk industri garmen ada lima.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi