Nalar.ID

Strategi APBN 2020 Dorong Perkembangan SDM dan Daya Saing

Nalar.ID – Di tengah ketidakpastian perekonomian global, pemerintah menetapkan strategi dan inisiasi baru. Strategi ini terfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan daya saing.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Hidayat Amir, dalam diskusi bertema “APBN 2020 Menjawab Ancaman Resesi Global” di Jakarta, Jumat (15/11) mengatakan, APBN 2020 fokus pada pengembangan SDM.

Ada hal-hal baru terkait pembangunan SDM, belanja dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan dan dana abadi universitas. “Terpenting bukan seberapa besar dana itu dialokasikan, tetapi bagaimana belanja pemerintah mampu menggerakkan ekonomi di masyarakat agar mampu berdaya saing,” kata Hidayat Amir.

Hidayat menyampaikan beberapa strategi baru ini berupa insentif perpajakan kepada kalangan pengusaha dengan memberikan super deduction tax untuk kegiatan vokasi dan penelitian atau pengembangan. Serta mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar, serta investment allowance untuk industri padat karya.

Selain itu, alokasi belanja pemerintah juga tetap dialokasikan dengan menambah segmen penerima bantuan untuk peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dengan tetap memberikan beberapa kartu.

Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra Kerja. Maksudnya, ini sebagai upaya mendongkrak produktivitas pencari kerja dan mengurangi pengangguran. Lalu Kartu Sembako untuk mendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin terhadap akses pangan.

Program prioritas lainnya adalah percepatan penyelesaian empat Destinasi Pariwisata Super Priorita di kawasan wisata Toba (Sumut), Borobudur (Jateng/DIY), Labuan Bajo (NTT) dan Mandalika (NTB), dengan sinergi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

Kemudian memperkuat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang baru: sosial dan transportasi laut; pengalokasian DAU tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa, dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Penguatan neraca transaksi berjalan dengan mendukung penurunan defisit transaksi berjalan. Baik jangka panjang maupun pendek,” jelasnya. Lalu menyediakan dana abadi untuk SDM dan kebudayaan, untuk kemajuan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.

Diketahui, untuk mempercepat penyerapan anggaran 2020, Presiden Jokowi, didampingi Wapres Ma’ruf Amin, menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah DIPA 2020 yang diserahkan senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian, dan lembaga senilai Rp909,6 triliun. DIPA tersebut ditransfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.

Harapan Presiden, DIPA ini secepatnya digulirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pemberdayaan SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses kesehatan dan peningkatan vokasi tenaga kerja.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi