Nalar.ID

Tanggapan APPI Soal Transformasi Pendidikan di RI

Nalar.ID, Denpasar – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Temuan Survei Nasional dari Lembaga Indikator tentang Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek, pada 19 Juni 2022 lalu.

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A., menanggapi skeptis beberapa hasil temuan Indikator. Khususnya terkait efektivitas kebijakan pendidikan era Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia.

“Kebijakan Nadiem yang paling populer dan dinilai bermafaat adalah sifatnya belanja, dan penggelontoran uang,” kata Doni Koesoema A., menanggapi hasil survei itu, dalam siaran pers diterima Nalar.ID.

Adapun, kata Doni, empat program Kemenristek-Dikti yang populer dan dinilai bermanfaat, sifatnya masuk dalam kuadran II. Di antaranya, diketahui publik dan dirasakan bermanfaat adalah terkait penggelontoran anggaran pendidikan.

“Seperti dana BOS (bantuan operasiona sekolah) yang langsung ditransfer ke rekening sekolah. Lalu, KIP Kuliah Merdeka, Bantuan Kuota Data Internet oleh Kemendikbud-Ristek, dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM),” tegasnya.

Terkait kebijakan dana BOS, diakui Doni, Nadiem, hanya melanjutkan apa yang selama ini sudah ada. Menurutnya, KIP Kuliah dan Bantuan Kuota adalah kebutuhan nyata selama pandemi.

“Sementara terkait PTM, mengapa kebijakan ini populer karena orang tua dan siswa sudah ingin pembelajaran dilakukan secara tetap muka setelah hampir dua tahun pandemi. Kebijakan ini walau populer, tak terkait langsung dengan transformasi pendidikan di masa depan. Dana BOS dan KIP adalah kebijakan rutin,” sambungnya.

Kemudian, terkait Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kebijakan Nadiem juga masuk dalam kuadran. Di antaranya, popularitas program lebih rendah dari 40 persen. Selebihnya, kurang dari 80 persen warga menilai program tersebut bermanfaat.

“Persepsi publik menilai perubahan UU Sisdiknas tak banyak manfaat. Namun, harus waspada, justru terhadap kebijakan yang tidak dianggap bermanfaat ini, publik tak banyak tahu. Ini harus diwaspadai, karena perubahan UU Sisdiknas akan memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia,” sambungnya.

Untuk itu, Doni mendesak agar Kemedikbud-Ristek menghentikan pembahasan perubahan UU Sisdiknas. Lalu, membentuk Panitia Kerja Nasional, yang terdiri dari berbagai macam pemangku kepentingan. Mulai dari akademisi sampai praktisi untuk mendesain transformasi pendidikan nasional masa depan.

“Jangan persoalan RUU Sisdiknas ini diserahkan pada kelompok yang tidak jelas. Tidak diketahui siapa yang mendesain, dan dalam prosesnya tidak terbuka kepada publik,” tegasnya.

Diketahui, APPI merupakan aliansi para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.

Mereka terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Himpunan Sekolah dan Madrasah Nusantara (HISMINU), Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK), Majelas Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa.

Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi