Nalar.ID

Target Kemensos Tekan Angka Kemiskinan

Nalar.ID – Pemerintah menargetkan 10 persen dari total Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tergraduasi tahun 2020. Dari total jumlah peserta 10 juta keluarga, targetnya, 1 juta keluarga terentaskan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan penetapan target itu seiring tekad Presiden Jokowi untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai upaya akan dilakukan Kementerian Sosial untuk memenuhi target itu seperti peningkatan kapasitas dan mutu pendamping PKH.

“Peningkatan kualitas SDM PKH sudah jadi keniscayaan untuk membimbing KPM PKH agar semakin banyak tergraduasi,” kata Mensos Agus Gumiwang di Jakarta, dari siaran tertulis yang diterima Nalar.ID, belum lama ini.

Angka Kemiskinan

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41 persen, atau turun 0,41 persen poin dari Maret 2018.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).

Agus mangatakan, salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH adalah dengan memberi kesempatan mereka menimba ilmu di luar negeri. Ini seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Salahnya memberangkatkan 10 SDM PKH ke Filipina,” tambah Agus.

Selain mendorong peningkatan jumlah KPM PKH tergraduasi, Kemensos terus meningkatkan bantuan sosial lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai dan bansos beras sejahtera.

Menurutnya, BPNT ini bisa meringankan beban belanja pangan hingga 20-25 persen belanja pangan keluarga. Satu keluarga mendapat beras sekitar 10 liter untuk kebutuhan makan dalam sepekan. Dengan begitu, rata-rata per bulan di kisaran Rp 7.000 per keluarga. Tahun 2020, ditingkatkan menjadi Rp 10.000 per bulan.

Dengan bantuan yang diterima, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat mengonsumsi beras dari BPNT lebih lama lagi. Dapat menjadi 10 hari hingga dua pekan per keluarga.

“Kementerian Sosial sedang memperjuangkan agar indeks BPNT 2020 ditingkatkan ke angka Rp 10.000. Sehingga bantuan beras bisa dinikmati sampai 10 hari, atau dua minggu,” ujarnya.

Kualitas Modul

Di tempat terpisah, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Kemensos juga meningkatkan kualitas modul Family Development Session (FDS).

“FDS sebagai instrumen strategis sehingga PKH harus diposisikan menjadi backbone Program Nasional, karena PKH semakin lama semakin berkembang,” kata Harry.

Modul yang harus dikuasai SDM PKH, yakni pendidikan dan pengasuhan anak, dimana menjadi orang tua dalam meningkatkan  pemahaman orangtua tentang menerapkan pola asuh yang  baik. Serta pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak masa mendatang.

Kedua, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha untuk memberi pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan mengelola pendapatan dan pengeluaran. Serta merencanakan usaha. Ketiga, modul kesehatan dan gizi untuk memahami perilaku-perilaku sehat dan gizi bagi ibu dan anak. Khususnya masa penting 1.000 hari. Mulai dari ibu hamil, hingga anak berusia 24 bulan.

Sedangkan, modul keempat dan kelima, yaitu perlindungan anak untuk memahami upaya perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan. Serta eksloitasi dan penelantaran anak. Selain itu, modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lanjut usia. Ditujukkan agar merubah cara pandang semua pihak terhadap disabilitas dan memberi pengetahuan praktis terhadap lanjut usia.

Beri Pelatihan

Selain kebijakan internal, Kemensos juga melakukan kersama dengan Kementerian Perindustrian untuk memberi pelatihan kepada KPM PKH agar bisa ber wirausaha seperti pemberian pelatihan pengelasan dan pengolahan kerajinan bambu hingga makanan.

“Mensos sudah MoU dengan Menperin agar KPM PKH mendapatkan pelatihan keterampilan,” tambah Harry.

Harry menambahkan, sebagai wujud implementasi MoU itu, Kemenperin telah melakukan pelatihan di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; dan Kabupaten Magelang, beberawa waktu lalu.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi