Jakarta, Nalar.ID – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menelurkan Peraturan Menteri (Permen) terbaru, Senin (29/10). Permen ini untuk menekan dan menangkal radikalisme di perguruan tinggi. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, hal ini sangat penting.
“Ini untuk meningkatkan kesadaran mahasiwa tentang ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemunculan radikalisme ini memicu ideologi khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Indonesia adalah ideologi-nya Pancasila,” kata Mohamad Nasir.
Hal ini ia sampaikan pada peluncuran Permemristekdikti (Peraturan Kemenristekdikti) dengan tema ‘Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi’ di Gedung Kemenristekdikti, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (29/10).
Pada peluncuran Permen ini, turut dihadiri sejumlah perwakilan rektorat perguruan tinggi, dosen, dan aktivis mahasiswa kampus dari kelompok Cipayung.
Ia berharap, dengan dikeluarkan peraturan ini, kampus bisa mengajarkan mahasiswa tentang ideologi bangsa. Walau demikian, Nasir enggan merinci lebih lanjut terkait aturan tersebut. Sebabnya, peraturan ini bakal mengatur sistem yang mengawal mahasiswa soal paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia).
“Kampus harus mampu mengajarkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Awalnya, Indonesia terbentuk dari komitmen bersama para pendiri bangsa dari beragam suku dan agama. Bahkan para pendiri Islam mencabut 7 kata dalam ‘Piagam Jakarta’ untuk merekatkan kebangsaan Indonesia. Maka itu, Pancasila sangat penting karena (khilafah) bukan ideologi Indonesia,” tukasnya.
Dikutip dari data Badan Intelijen Negara (BIN), Nasir menyampaikan bahwa penyebaran radikalisme di perguruan tinggi di 15 provinsi tahun 2017, terdapat 39 persen mahasiswa terpapar paham-paham radikalisme.
Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ezar Radinka
Komentar