Nalar.ID

Terima Dubes Australia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral

Nalar.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kerjasama Australia-UK-US (AUKUS) yang diumumkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada 15 September 2021 lalu.

Jangan sampai ini meningkatkan ketegangan di kawasan Indo Pasifik atau dunia pada umumnya. AUKUS yang fokus pada peningkatan kapasitas Angkatan Laut Australia (RAN) selama 18 bulan di bidang pembuatan kapal selam bertenaga nuklir serta ‘additional undersea capabilities‘.

Jangan sampai mendorong berkembangnya perlombaan senjata dan meningkatkan tren ‘pamer’ kekuatan militer antar berbagai negara dunia.

“Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Ms. Penny Williams, menjelaskan propeller kapal selam yang ditingkatkan Australia melalui AUKUS menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam yang akan bawa senjata nuklir. AUKUS bukan perjanjian (treaty) atau pakta (pact) tapi pengelolaan keamanan (security arrangement). Sehingga, AUKUS bukanlah untuk membangun kemampuan nuklir sipil,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Ms. Penny Williams, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (11/10/21).

Ia menambahkan bahwa Australia tetap mendukung perjanjian non-proliferasi nuklir. Serta tetap berkomitmen menjaga perdamaian kawasan.

Ia juga menjelaskan, Australia mendukung kedaulatan Indonesia. Termasuk terhadap keberadaan Papua dalam NKRI. Mengingat hubungan kedua negara yang dilandasi asas saling menghormati dan mendukung kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah. Ini sesuai tertuang dalam Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation/Lombok Treaty yang ditandatangani pada 13 November 2006.

“Selain kerjasama di bidang politik dan pertahanan, kita juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi, yang diimplementasikan melalui IA CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership). Diberlakukan pada 5 Juli 2020, untuk memperluas pasar produk Indonesia, kerja sama investasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia,” jelasnya.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi