Nalar.ID

Tingkatkan dan Perkuat Mitigasi, BMKG Gandeng Kemendagri dan BNPB

Nalar.ID – Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian; Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo; bersama Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, siap teruskan dan memperkuat sinergi untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan hidrometeorologi  atau bencana alam akibat faktor cuaca dan Iklim di wilayah Indonesia. Pertemuan mereka tersebut berlangsung Senin (4/11) lalu.

“BMKG bersama BNPB, pemda, serta kementerian/lembaga terkait, perlu mempersiapkan langkah-langkah kongkrit. Ini untuk meningkatkan koordinasi pencegahan atau pengurangan risiko akibat  kejadian bencana alam. Ini mendorong kami (BMKG) segera menginisiasi pertemuan koordinasi itu,” kata Dwikorita, kepada Nalar.ID, Senin (4/11).

Dwikorita menjelaskan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, mulai memasuki awal musim hujan. Puncak musim hujan diprakirakan terjadi bulan Januari – Februari 2020. Maka itu, perlu segera ditingkatkan koordinasi dengan  pemda dan BPBD setempat. Hal ini untuk membangun kewaspadaan semua pihak dan masyarakat. Serta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana alam hidrometeorologi.

194 Sensor

Selain itu, lanjut Dwikorita, BMKG kini sedang memasang 194 sensor pendeteksi gempa bumi (seismograf) untuk merapatkan jaringan monitoring kegempaan. Ini untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami.

Sebab itu, peran pemda sangat penting dalam menjaga keamanan peralatan yang terpasang dari pencurian dan perusakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional peralatan dan sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

Upaya modernisasi teknologi dan peningkatan efektifitas sistem peringatan dini yang sedang dilakukan saat ini akan sia-sia tanpa disertai penguatan sistem kultur untuk melompatkan kapasitas pemda dan masyarakat di lokasi rawan. Kapasitas ini untuk memitigasi dan menyiapkan tindakan cepat dan tepat terhadap peringatan dini.

Dwikorita berharap, bertambahnya seismograf yang terpasang perlu diimbangi penguatan peran dan kapasitas pemda dalam mitigasi dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. Atau latihan rutin membangun kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam mengurangi risiko.

Atau menghadapi bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami seperti yang telah dilakukan beberapa pemda serta masyarakat di Provinsi Jateng, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bali. “Perlu ditekankan edukasi masyarakat dan mitigasi. Serta penguatan kapasitas pemda melalui  sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait. Dengan  melibatkan akademis atau pakar, tokoh agama atau tokoh masyarakat, pihak swasta dan media,” jelas Dwikorita.

Payung Hukum

Ia juga menyampaikan, perlu payung hukum yang mengatur dan menjaga agar sinergi antar kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait berjalan efektif, saling menguatkan dan mendukung. Sejauh ini, payung hukum tersebut masih proses finalisasi.

Senada dengan Dwikorita, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perlu adanya koordinasi dan sinergisitas penanganan krisis terhadap kebencanaan. Sehingga perlu dibangun Crisis Centre Nasional yang melibatkan kementerian/lembaga, aparat Polri, TNI, dan pemda. Tito mengatakan, perlu koordinasi berkala. Salah satunya melalui video conference untuk mengarahkan dan menguatkan pemda sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Kita harus merubah mindset bahwa masyarakat tidak lagi responsif, tetapi perlu langkah preventif dan proaktif sehingga tercipta masyarakat tanggap dan sadar akan bencana,” kata Tito. Di waktu yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, perlu sinergi menyeluruh menanggulangi risiko serta sinergi antarpihak.

Penulis: Erha Randy | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi