Nalar.ID

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019, Apa Saja?

Nalar.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Menteri PANRB Syafruddin apresiasi pada instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini.

“Semoga inovasi ini bisa terus berlanjut,” kata Menteri Syafruddin, usai mengumumkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Kantor Kementerian PANRB, belum lama ini.

Penetapan Top 45 ini terdiri atas 8 kementerian (9 inovasi), 4 lembaga (4 inovasi), 5 provinsi (5 inovasi), 16 kabupaten (17 inovasi), 9 kota (9 inovasi), dan 1 BUMN (1 inovasi).

Proses seleksi Top 45 dilakukan oleh Tim Panel Independen dan Evaluasi. Sementara penentuan dilakukan oleh Tim Panel Independen. Top 45 diperoleh dari Top 99 yang diseleksi melalui tahap presentasi dan wawancara. Serta verifikasi dan observasi lapangan.

Dapat Alokasi DID

Syafruddin menyatakan, bagi pemda yang inovasinya terpilih Top 45 akan dapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Pemberian DID telah dilakukan sejak tahun anggaran 2018. Mantan Wakapolri itu mengatakan instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 berkesempatan ikut kompetisi tingkat dunia, yaitu United Public Service Award (UNPSA) yang digelar PBB.

Sebelumnya, ada dua instansi yang berhasil menjuarai ajang bergengsi UNPSA, yaitu inovasi Sistem Early Detection and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, dan inovasi PetaBencana.id milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Posisi Top ini akan dikirim ke PBB untuk dilombakan. Semoga tahun 2020 bisa menjuarai lagi sehingga kita bisa hattrick berturut-turut memenangkan UNPSA,” ungkapnya.

Penyerahan oleh Wapres

Syafruddin menambahkan, penghargaan Top 45 akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akhir September 2019.

Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang digalakkan Kementerian PANRB.

Reformasi Birokrasi

KIPP digelar sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. “Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Proses kompetisi ini dimulai dari pendaftaran proposal inovasi melalui http://sinovik.menpan.go.id. Tahun ini, terekam 3.156 proposal yang mendaftar dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824 proposal.

Proposal yang lolos seleksi administrasi dan masuk tahap desk evaluation yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Dari hasil desk evaluation, diperoleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 47/2019. Penyerahan penghargaan Top 99 telah dilakukan pada Juli lalu oleh Menteri PANRB.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi