Nalar.ID

Usai Sidang, Senator DKI Fahira Idris Doakan MK Hasilkan Putusan Kokoh

Nalar.ID – Usai menggelar rangkaian sidang terbuka perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 pada tahap keterangan saksi dan ahli, kini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan PHPU.

Rakyat berharap MK menghasilkan putusan yang kokoh, adil dan imparsial. Sehingga semua kegaduhan yang menguras energi bangsa ini bisa mereda.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris, yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM menyatakan, rakyat yang menyaksikan langsung rangkaian sidang berharap MK menemukan kebenaran dari silang pendapat, kesaksian, dan keterangan. Serta berbagai alat bukti yang tersaji. Baik dari pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Pihaknya juga berharap, MK mengeluarkan rekomendasi substansi dan teknis terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab, lanjutnya, ini banyak menuai persoalan dalam tataran regulasi atau teknis di lapangan.

Harapan pada Hakim

Menurutnya, hakim-hakim MK ialah negarawan dan orang-orang pilihan. Ia mengajak semua berdoa agar hakim membuat putusan kokoh mengandung nilai, prinsip keadilan dan imparsialitas.

“Adil karena memutuskan sesuatu sesuai tempatnya dan mampu memelihara keseimbangan dalam masyarakat. Imparsial karena putusan kokoh tanpa bias, tak memihak, dan menjaga kehormatan dan kewibawaan mahkamah,” tukas Fahira, dalam siaran tertulis yang diterima Nalar.ID, (24/6/2019).

Fahira berharap, dalam putusannya nanti, MK mampu meng-clear-kan berbagai titik krusial. Tak hanya persilangan pendapat di persidangan tetapi menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Misalnya terkait status jabatan salah satu cawapres di anak perusahaan BUMN, cuti petahana, laporan dana kampanye, dan polemik panas sistem informasi penghitungan suara KPU.

Rujukan 

Penjelasan dan putusan MK terkait pokok-pokok persoalan yang membayangi Pemilu 2019 ini penting. Sebab, agar publik punya rujukan pandangan kokoh yang keluar dari lembaga yang independen.

“Kepercayaan semua pihak pada proses Pemilu 2019 menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa adalah modal kuat bagi MK untuk memutuskan sengketa pemilu ini. Putusan yang kokoh dan mampu menjawab semua persilangan pendapat selama persidangan akan mengalirkan keadilan dan kesadaran kepada semua pihak yang bersengketa,” ujar Senator Jakarta ini.

Diketahui, MK selesai melakukan pemeriksaan perkara hasil pilpres yang digelar sebanyak 5 kali sejak 14 – 21 Juni 2019. Selanjutnya, MK akan memelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti serta dalil, dan argumen, yang telah disampaikan selama persidangan. Sesuai jadwal, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Jumat (28/6/2019) mendatang.

Penulis: Febriansyah | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi