Nalar.ID

UU LLAJ Sering Diuji ke MK, SIM dan Regident Masih Wewenang Polri

Nalar.ID, Jakarta – Aturan terkait menyalakan lampu bagi kendaraan bermotor tengah dipersoalkan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait aturan menyalakan lampu bagi motor.

Selain itu MK turut menolak gugatan pemilik lembaga kursus mengemudi, yakni Marcell Kurniawan dan Rosdiana Ginting. Mereka mempermasalahkan syarat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Diketahui, Marcell dan Rosdiana mempersoalkan frasa ‘atau belajar sendiri’ dalam Pasal 77 Ayat (3) UU LLAJ No.22 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945.

“Mahkamah Konstitusi sering mendapatkan permohonan untuk menguji UU LLAJ sejak 2011. Segala permohonan yang diajukan pemohon termasuk kewenangan Polri di UU LLAJ,” kata Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Andi Sandi, kepada Nalar.ID, Senin (29/6/2020).

13 Pemohon

Andi Sandi menilai, jika melihat sejak tahun 2011 telah banyak, atau sekitar 13 permohonan hingga kini yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Permohonan ini untuk menguji UU LLAJ. Semua itu mengarah kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Seperti itu penegakan hukum yang berkaitan tentang lalu lintas,” tukas Andi.

Kedua, lanjutnya, adalah pendidikan manajemen rekayasa lalu lintas. Diakuinya, hal ini yang paling banyak dikejar dalam menerbitkan surat ijin mengemudi dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor.

Dua poin tersebut lah yang paling banyak digoda untuk dimintakan pencabutannya oleh MK. “Dalam keputusan MK itu, SIM dan registrasi indentifikasi kendaraan bermotor tersebut adalah bagian luas dari ketertiban dan keamanan,” jelasnya.

Legitimasi

Sejauh ini, Andi menilai bahwa Polri dapat menunjukkan fungsi SIM. Tak hanya untuk memberikan legitimasi orang mengendarai kendaraan bermotor di jalan, tetapi sebagai alat dalam mengatur ketertiban.

Artinya, SIM dapat digunakan sebagai alat untuk melacak kejadian. “Jadi, SIM bisa digunakan sebagai bukti awal mencari jejak kejahatan. Registrasi dan identifikasi juga diatur di undang-undang. Selebihnya diatur di undang-undang lalu lintas,” tambanya.

Adapun, Pasal 30 Ayat 4 UUD 45 mengatakan bahwa domain keamanan ketertiban dan penegakan hukum bukan domain siapa-siapa.

“Itu domain-nya Polri,” imbuhnya.

Penulis: Radinka Ezar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi