Nalar.ID

Wabah Covid-19, Anggota DPR Ali Zamroni: Kemedikbud Harus Rancang Ulang Kalender Pendidikan

Nalar.ID, Jakarta – Ali Zamroni, S.Sos bersama anggota Komisi X DPR RI melakukan rapat konsultasi intern Komisi X secara virtual dengan menggunakan Zoom pada Selasa (24/03/2020). Agenda tersebut membahas perkembangan situasi Covid-19 di masing-masing dapil dan saling sharing Informasi.

Rapat virtual ini dilakukan dalam upaya anggota DPR RI untuk tetap melaksanakan tugas mengawasi kerja pemerintah, khususnya di bidang Komisi X tentang Pendidikan, Kepemudaan, Pariwisata, Bekraf maupun perpusnas.

Menghadapi Covid-19, secara otomatis banyak kegiatan yang terhambat. Diantaranya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dampak dari situasi ini harus menjadi konsentrasi pemerintah agar tidak mengenyampingkan urgensi pendidikan bagi pelajar.

Rapat ini juga melakukan banyak kajian ulang terkait kebijakan bidang pendidikan. Salah satunya mengenai metode online learning atau belajar jarak jauh sebagai sarana belajar di tengah ketiadaan aktivitas di sekolah selama dua pekan. Penerapan online learning ini ternyata tidak cukup efektif, sehingga menimbulkan kebingungan pihak-pihak sekolah. Mulai dari juknis, panduan, hingga banyaknya keterbatasan yang tak mendukung, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah pinggiran.

Ali Zamroni, S. Sos., anggota DPR RI Komisi X Fraksi Gerindra saat melaksanakan WFH (work from home). NALAR/Dok.pribadi

Metode Online Learning
Pada Rapat virtual tersebut. Ali Zamroni memberikan masukan mengenai tindak lanjut pemerintah khususnya penerapan online learning. “Pemerintah perlu memberi panduan yang lebih efektif kepada para tenaga pengajar dan wali murid agar metode ini dapat lebih dipahami dan diterapkan dengan mudah. Seharusnya Kemendikbud tanggap dan cepat melakukan upaya preventif, karena pendidikan ini, kan kalau bicara soal teknologi, sekolah-sekolah pinggiran masih banyak keterbatasan, mulai dari pemahaman sampai akses jaringan,” jelasnya.

Pembahasan lainnya, yaitu soal UNBK. Komisi X masih melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang kabarnya akan dihapus. Masalah ini menurut Ali tak dapat diputuskan dengan gamblang. “Kemedikbud harus merancang ulang kalender pendidikan karena situasi Covid-19. Karena ini sudah masuk tahap UN dan proses para siswa SMA masuk perguruan tinggi,” tuturnya.

Hal penting lainnya, lanjut Ali ialah meminta Kemendikbud untuk koordinasi berkelanjutan. “Kemendikbud harus melakukan koordinasi secara menyeluruh kepada dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia dari provinsi sampai kab/kota, karena lembaga di daerah yang lebih paham terhadap situasi daerah masing-masing,” tukasnya.

Seluruh aktivitas pendidikan yang tertunda akibat Covid-19 ini agar dapat diselesaikan secara efektif agar para siswa di kelas 6, 9, dan 12, serta tetap dapat melaksanakan kelanjutan pendaftaran ke jenjang pendidikan tinggi tanpa menghilangkan kompetensi siswa.

Fokus Covid-19
Selain itu anggaran harus terfokus kepada dampak situasi Covid 19. Semakin hari pasien yang positif dan ODP semakin bertambah, namun peran pemerintah juga tak boleh berhenti. Oleh pemerintah, masyarakat harus terus diimbau untuk bersama mencegah virus Corona dengan terus mengkampanyekan cara menghindari virus. Kerja sama upaya preventif ini terus diupayakan, salah satunya dengan mengampanyekan hidup bersih, cuci tangan, dan memviralkan aktivitas #dirumahaja hingga lokc down di beberapa daerah.

Namun begitu, masih banyak masyarakat Indonesia yang abai. Terutama pekerja sektor informal dan lainnya harus tetap melakukan aktivitas di luar untuk menafkahi keluarga. Maka itu, ini harus cepat ditanggapi oleh pemerintah.

Penulis: Faizal | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi