Nalar.ID

Eddy Law: Sebagian Besar Pelaku Bajak Hak Cipta adalah Korporasi Besar

Jakarta, Nalar.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi), 2015 silam, mengeluarkan perintah tegas. Para pembajak DVD (digital video disc/cakram padat) dan pelanggar hak cipta, harus digebuk hingga pemain besar atau kakap.

Melalui aturan perundang-undangan, ancaman pidana dan denda, tersedia. Tinggal pelaksanaan konkrit. Seperti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang sejumlah persoalan hak cipta.

Yang masuk daftar ciptaan dilindungi undang-undang, yakni hak ekonomi atas ciptaan, karya cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan, dan ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta yang berlaku selama 25 tahun sejak pertama diumumkan.

Pengacara dan musisi dibawah naungan label Nagaswara Publishing sekaligus Duta Perdamaian dari Majelis Pertumbuhan Islam Malaysia, yang kerap menangani kasus sengketa hak cipta, (C) Edi Ribut Harwanto SH., MH., memaparkan beberapa analisa.

Ironisnya, pria yang tak lama akan meraih gelar Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Ilmu Pidana dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah ini, mengaku, tak sedikit keterlibatan korporasi soal kasus pembajakan hak cipta. “Sebagian besar pelaku tindak pidana pembajakan datang dari korporasi berskala besar,” tegas pemilik nama panggung Eddy Law, ini.

Berikut penuturan kepada Nalar.ID, dihubungi Minggu (25/11).

Pelaku pelanggaran hak cipta menggurita dan sulit dibasmi. Reaksi Anda?

Pelaku pertunjukan musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan produser fonogram (orang atau badan hukum yang pertama bertanggung jawab soal rekam suara), di Indonesia tidak dapat mengharapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap para pelaku dari pihak korporasi.

Mengapa?

Karena regulasi kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tak memasukkan pihak korporasi sebagai subjek hukum. UU Hak Cipta (UUHC) hanya memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dalam ketentuan umum Pasal 1 angka ke-27. Isinya, ‘orang adalah orang perseorangan atau badan hukum’.

Tapi dalam rumusan ketentuan pidana Pasal 112 sampai 120, tak menyebut sanksi pidana terhadap korporasi berbadan hukum. Sanksi pidana hanya menyebut perseorangan yang melakukan tindak pidana pembajakan, penggandaan, dan pelanggaran lisensi.

Sanksi apa saja?

Selain sanksi pidana, korporasi tidak diatur dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014. Kualifikasi delik di UUHC yang baru tidak tegas dan jelas menggunakan rumusan yuridis. Yaitu apakah perbuatan pidana hak cipta musik dan lagu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Jika pembuat UUHC tidak merumuskan secara tegas dalam ketentuan pidana, akan menjadi masalah yuridis saat dan yang akan datang.

Masalah seperti apa?

Dampak hukum sebagai akibat yuridis karena tak diatur kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap korporasi berbadan hukum. Maka, pada tahap implementasi dan eksekusi kebijakan hukum dalam UUHC, tidak tuntas. Sebab sebagian besar pelaku pembajakan berasal dari pihak korporasi berskala besar.

Anda punya data?

Hasil riset data ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) tahun 2017, angka tindak pidana pembajakan CD (compact disc), DVD, dan digital, hampir 90 persen produk bajakan. Artinya, dominasi produk ilegal masih menguasai pasar oleh korporasi terselubung berskala besar.

Ada solusi?

Saya memprediksi, tindak pidana ini akan terus berlangsung. Sebab, pelaku dari kalangan korporasi tak ada sanksi pidana yang tegas mengatur. UUHC hanya lebih dominan pada aspek perdata melalui sarana mediasi lebih lunak pada ganti rugi semata. Tapi aspek pidana dinomorduakan.

Langkah konkritnya apa?

UUHC baru harus dilakukan executive review ke DPR RI melalui hak amademen UU dewan. Paling pokok adalah memasukkan korporasi badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertangung jawaban pidana jika melakukan tindak pidana pembajakan.

Bagaimana dengan negara lain?

Untuk di negara maju dan Asia, peraturan perundang-undangan hak cipta, sebagian besar memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga, selain perseorangan, yang dapat dipidana, badan hukum atau korporasi, juga dapat dimintai pertangung jawaban pidana berupa sanksi ganti rugi, pencabutan izin operasional badan hukum, pembekuan usaha, dan lain-lain.

Lalu?

Sanksi pidana tambahan sudah diatur dalam buku I KUHP. Sehingga sanksi dalam rumusan ketentuan pidana UUHC dapat memasukkan korporasi sebagai subjek hukum. Sehingga perlindungan kepastian dan keadilan hukum bagi para pelaku pertunjukan dan produser lembaga penyiaran terlindungi.

Aspek pidana terkesan lemah ketimbang perdata. Pendapat Anda?

Jangan sampai aspek pidana UUHC menjadi lemah karena dikalahkan oleh dominannya aspek perdata, yang kadang tingkat efek jera relatif kecil ketimbang sanksi pidana.

Sejauh mana efektivitas UUHC?

Tolak ukur keefektifan UUHC saat ini, dapat kita lihat, selain sudah menghasilkan regulasi munculnya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). Bisa dilihat grafik tindak pidana pembajakan, menurun atau tidak.

Tetap saja pembajakan masih merajalela. Bagaimana perolehan riset Anda di 2017 bersama ASIRI?

Faktanya, pembajakan masih terus berlangsung, baik secara fisik dan digital. Saat saya riset ke ASIRI tahun 2017, kerugian akibat pembajakan fisik maupun digital, mencapai belasan triliun rupiah. Kerugian bukan hanya dialami pelaku pertunjukan dan produser, tapi kerugian negara pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kerugian apa saja?

Jika PNBP tidak diterima oleh negara, dapat dikategorikan berpotensi merugikan keuangan negara. Pelaku pembajakan dapat dijerat UU Tipikor dan UU Pajak.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar, Ezar Radinka | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi