Nalar.ID

YLKI: Waspada Diskon Palsu dan Abal-abal, Terancam Pidana

Jakarta, Nalar.ID – Salah satu karakter konsumen adalah mendapatkan diskon harga saat transaksi pembelian. Baik produk barang atau jasa.

Sementara, dari sisi marketing, hal lumrah produsen memberi diskon atau promosi terhadap barang yang dijual. Terlebih menjelang akhir sampai awal tahun baru. Banyak pusat belanja menawarkan great sale, big sale, mid night sale, dan sebagainya.

Terkait ini, konsumen wajib bersikap cerdas dan waspada. Berikut penjelasan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam siaran tertulis, diterima Nalar.ID, Senin (31/12):

Harga Naik di Awal

Lazimnya pemberian diskon dilakukan dengan cara menaikkan harga terlebih dahulu. Lalu diberi diskon atau potongan harga. Jika ini terjadi maka layak disebut diskon palsu, alias diskon abal-abal. Lihat harga barang dengan kualitasnya. Jika perlu, bandingkan dengan barang sejenis di tempat lain

Beli 2 Gratis 1

Konsumen juga sebaiknya waspada dengan strategi marketing, seperti ‘membeli dua, gratis satu”’. Bisa jadi, konsumen merasa lebih murah karena dapat tiga item barang, tapi harga yang dikeluarkan untuk dua item saja. Konsumen tak sadar bahwa ini jebakan betman. Sebab konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak dari rencana semula.

Produk Old Fashion

Praktik lainnya, diskon diberikan tapi untuk barang old fashion, khususnya untuk produk sandang. Lebih ekstrim lagi, diskon diberikan karena barang itu ada cacat tersembunyi. Misalnya sobek, kancing terlepas, dan sebagainya. Bahkan pada batas tertentu, diskon diberikan kepada produk makanan atau minuman yang sudah mendekati kadaluarsa.

Sebab itu, Anda harus memperhatikan hal-hal ini:

Konsumen Kritis

Sebaiknya konsumen tetap kritis dalam menyikapi harga barang diskon. Jangan sampai terperangkap dengan diskon atau kualitas abal-abal.

Tindakan Pidana

Pelaku usaha seharusnya mengedepankan itikad baik dalam berbisnis. Jangan mengusung praktik dagang curang dan manipulatif. Memberi diskon dengan menaikkan harga terlebih dahulu, merupakan tindakan kriminal dan bisa dipidana. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Market Control

Seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan atau Dinas Perdagangan, rutin melakukan market control untuk checking harga. Apalagi dalam momen hari raya, atau tutup tahun. Kemudian memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha atau retailer nakal dan melanggar aturan.

Penulis: Ceppy F. Bachtiar | Editor: Ceppy F. Bachtiar

Komentar

Ikuti Kami

Kami nalar, punya alasan informasi tak ditelan mentah. Mari, sama-sama bernalar.

Nalar.ID | Cerdas Menginspirasi